TIMES PROBOLINGGO, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selenggarakan Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR RI TA 2022 di Jakarta, Selasa (24/1/2022). 

Kegiatan ini merupakan komunikasi awal dalam proses pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI kepada Kementerian PUPR RI. 

Kegiatan diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri langsung oleh para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian PUPR RI beserta jajarannya. 

Dari BPK RI hadir secara langsung Anggota IV BPK-RI Haerul Saleh, Auditor Utama Keuangan Negara IV Syamsuddin yang juga selaku penanggung jawab tim pemeriksa beserta jajarannya. Hadir pula secara daring para Kepala Balai Kementerian PUPR RI di seluruh Indonesia.

Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR RI berkomitmen untuk terus mendukung seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK mulai dari tahap entry meeting, penyampaian dokumen, pelaksanaan pemeriksaan, pembahasan temuan pemeriksaan, penyampaian tanggapan, hingga tahap penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan.

“Demi kelancaraan pemeriksaan BPK RI, Kementerian PUPR akan menjalankan sebagai berikut, pertama melibatkan Unit Kepatuhan Internal (UKI) dalam melakukan validasi dokumen pemeriksaan. Kemudian, melibatkan Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam pendampingan pemeriksaaan, lalu memanfaatkan dukungan teknologi informasi seperti misalnya melalui digitalisasi laporan keuangan,” jelas Menteri Basuki.

Selanjutnya, Menteri Basuki menerangkan bahwa pada TA 2022, Realisasi belanja sebesar Rp117,67 T atau 93,40% terhadap pagu belanja sebesar Rp125,98 T. 

Kemudian realisasi pendapatan sebesar Rp1,32 T atau 1.398,26% terhadap pagu pendapatan sebesar Rp94,54 M. Dan total aset sebesar Rp2.222,49 T atau meningkat 13,23% terhadap total aset tahun 2021 sebesar Rp1.962,75 T. 

Sementara untuk Realisasi belanja barang/jasa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada TA 2022 mencapai 97,35% dari realisasi anggaran Kementerian. 

“Tidak hanya dalam komitmen, tapi untuk tata kelola kami dalam membelanjakan uang negara juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Dan pada TA 2022 kemarin narasinya dilarang impor, jadi sesuai arahan kalau ada barang yang bisa diproduksi dalam negeri tetapi kami impor, akan kami bongkar,” tegas Menteri Basuki.

BPK RI minta Kementerian PUPR RI perhatikan sejumlah hal penting

Anggota IV BPK RI Haerul Saleh dalam sambutannya mengatakan, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh Kementerian PUPR RI dalam menyajikan Laporan Keuangann TA 2022.

“Pertama, tindak lanjut atas permasalahan atau rekomendasi BPK yang signifikan, karena hal tersebut akan mempengaruhi opini pada TA 2022. Seperti, Implementasi PSAP no 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi, Implementasi PSAP no 17 tentang Properti Investasi, dan Implementasi SAKTI,” jelas Haerul.

Terakhir, Menteri Basuki mengapresiasi profesionalisme BPK dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kementerian PUPR RI TA 2022. “Kami menyampaikan apresiasi atas profesionalisme dan terima kasih atas kerja sama serta komunikasi yang baik dengan auditor BPK dalam menjalankan tugas. Mudah-mudahan hasil audit tahun 2022 lebih baik, terutama dalam hal aset dan pengelolaan,” tutup Menteri Basuki. (*)