TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Proyek pembangunan hanggar penguraian sampah untuk mesin Refuse Derived Fuel (RDF) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bestari molor. Dalam inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu (22/10/2025), Komisi III DPRD Kota Probolinggo menemukan proyek senilai Rp1,9 miliar tersebut tertinggal 9 persen dari target jadwal yang seharusnya.

Proyek senilai Rp1,9 miliar yang digarap oleh CV Ika Mulya Cipta Mandiri ini memiliki tenggat waktu pengerjaan 90 hari kalender, dengan target tuntas pada November 2025. 

Keterlambatan ini sontak memicu kekhawatiran dewan terkait dampak buruknya terhadap program pengelolaan sampah kota.

Anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Robet Riyanto, langsung melontarkan desakan agar kontraktor tancap gas.

"Keterlambatan sembilan persen ini perlu segera dikejar dengan menambah tenaga kerja. Kami ingin proyek ini selesai tepat waktu tanpa harus putus kontrak. Sebab, yang dirugikan nanti adalah masyarakat," tegas Robet.

Senada, Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, menyoroti betapa urgennya penyelesaian hanggar ini.

Komisi III DPRD Kota Probolinggo sidak proyek pengolahan sampah di TPA bestari. (Foto: Sri Hartini/TIMES Indonesia)

"Hanggar ini infrastruktur krusial untuk pemasangan mesin RDF yang kelak mampu mengolah 100 ton sampah per hari. Ketepatan waktu penyelesaian sangat menentukan kelanjutan program pengelolaan sampah kota," ujar Muchlas.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo, Retno Wandansari, tak menampik adanya keterlambatan. Ia mengaku telah mengambil langkah evaluasi rutin.

"Kami gelar rapat mingguan untuk memantau progres. Hanggar dengan konsep semi terbuka ini memang akan jadi rumah bagi mesin RDF yang mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif," jelas Retno.

Hanggar penguraian sampah ini merupakan bagian integral dari transformasi pengelolaan sampah TPA Bestari.

Sesuai rencana, mesin RDF akan mengolah 70 ton sampah harian plus 20 ton sampah lama dari TPA setiap hari. Outputnya adalah "keripik sampah" yang berdaya guna tinggi sebagai bahan bakar alternatif untuk industri (Refuse-Derived Fuel).

Guna memastikan proyek on the track, Komisi III DPRD Kota Probolinggo berjanji akan terus melakukan pengawasan ketat.

"Kami akan lakukan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan proyek ini memberikan manfaat optimal bagi pengelolaan sampah kota," pungkas Muchlas, memberi sinyal bahwa pengawasan dewan tidak akan kendor hingga proyek benar-benar selesai. (*)