TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Kontroversi dan sejumlah insiden keracunan yang membayangi Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) secara nasional, membuat Pemerintah Kota Probolinggo tidak tinggal diam. Langkah pre-emptif dilakukan dengan peninjauan langsung langsung ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kamis (2/10/2025). 

Pada sidak kali ini, Rombongan yang terdiri dari Wali Kota, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Kapolres Probolinggo Kota, dan Dandim 0820 Probolinggo, menyisir dua lokasi SPPG di Jalan Seruni dan Jalan dr. Saleh, Kelurahan Sukabumi. 

Mereka memeriksa mata rantai produksi secara detail, mulai dari penyimpanan bahan baku, proses produksi, hingga sterilisasi *ompreng* atau wadah makanan sebelum didistribusikan ke sekolah.

“Peninjauan dapur-dapur ini juga agar kejadian-kejadian di daerah lain tidak terjadi di Kota Probolinggo,” tegas Wali Kota Aminuddin. 

Ini mengacu pada ribuan kasus keracunan massal yang tercatat oleh Koalisi Warga Tolak MBG di berbagai daerah . 

Saat ini, dari sekitar 40.000 siswa sasaran di Probolinggo, baru 50% atau 20.000 anak yang telah terlayani MBG.

Meski menilai proses produksi secara umum sudah baik, tim pemeriksa menemukan sejumlah catatan kritis yang harus segera dibenahi. 

Titik perhatian utama adalah pada prosedur penerimaan bahan baku kering dan basah, serta proses sterilisasi *ompreng* yang harus lebih ketat. 

Wali Kota saat melakukan Inspeksi ke beberapa SPPG di Kota Probolinggo. (FOTO: Sri Hartini/TIMES Indonesia)

Sebagai langkah perbaikan, Wali Kota mewajibkan setiap tahapan dilengkapi dengan checklist dan pemasangan CCTV di seluruh area kritis, termasuk pengolahan makanan dan ruang sterilisasi .

Komitmen untuk memperluas jangkauan program ini tetap diutarakan. Aminuddin menyatakan bahwa jumlah SPPG di Kota Probolinggo, yang saat ini berjumlah enam unit, berencana akan dikembangkan menjadi 18 hingga 20 unit ke depannya.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke dua sekolah penerima MBG, SDN Sukabumi 7 dan SMPN 2 Kota Probolinggo. 

Di sini,  dokter Aminuddin memberikan instruksi khusus kepada guru yang bertugas sebagai tester makanan. 

Mereka diminta untuk lebih teliti dan mencatat setiap hasil uji dalam checklist sebelum makanan disajikan kepada ratusan siswa .

Peringatan keras juga disampaikan Wali Kota dokter Aminuddin bahwa tim pengawas berwenang menghentikan operasional SPPG jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan. (*)