Berita

Fraksi PKS DPR RI: Krusial untuk Keamanan Data Digital, RUU PDP Harus Tuntas Segera

Jumat, 30 Juli 2021 - 15:00
Fraksi PKS DPR RI: Krusial untuk Keamanan Data Digital, RUU PDP Harus Tuntas Segera Aggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (FOTO: DPR RI)

TIMES PROBOLINGGO, JAKARTA – Fraksi PKS di DPR RI menilai penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi sangat krusial karena regulasi tersebut akan menjadi titik tolak berbagai aturan teknis terkait keamanan data digital.

"Semakin lama pembahasannya, apalagi kalau sampai tidak jadi, maka akan membuka celah terjadinya banyak kejahatan data digital sebagaimana baru saja terjadi bocornya 2 juta data nasabah BRI Life," demikian ucap Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta, Jumat (30/7/2021).

Dia menyoroti laporan Bank Dunia pada Kamis (29/7/2021) yang berjudul 'Beyond Unicorns 2021: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia' yang menyebut masih terdapatnya kesenjangan konektivitas dan persoalan keamanan data digital di Indonesia.

Menurut Sukamta, dua persoalan tersebut selama ini terus didorong DPR RI agar segera diatasi pemerintah, terutama terkait persoalan keamanan data digital dengan hadirnya UU PDP.

"Sorotan Bank Dunia soal lemahnya keamanan data digital di Indonesia bisa berpengaruh terhadap kepercayaan investor dari negara lain. Mereka bisa jadi akan lebih memilih Vietnam atau negara ASEAN lainnya yang telah memiliki regulasi perlindungan data pribadi," ujarnya.

Sukamta menilai keamanan data digital tidak hanya terkait perlindungan data warga negara Indonesia, tetapi sistem yang akan membuat berbagai pihak merasa nyaman dan aman melakukan transaksi elektronik di Indonesia.

Karena itu, dia meminta pemerintah jangan mengulur-ulur waktu membahas RUU PDP dan jangan bersikukuh terkait Lembaga Pengawas Data Pribadi ada di bawah kementerian.

"Dalam pembahasan di Panja sudah sangat jelas, lembaga ini sangat strategis, independen, dan kapasitasnya beyond Kominfo, tentu akan berfungsi secara optimal saat berada di bawah koordinasi Presiden secara langsung," katanya.

Sukamta mengingatkan pemerintah bahwa perkembangan digital yang sangat pesat menuntut respons secara cepat baik dari sisi kesiapan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur hingga regulasi.

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI ini mengatakan, semua pihak tentu ingin Indonesia bisa membangun kemandirian digital bisa membuat lompatan mengejar ketinggalan. Karena itu, dia menilai regulasi terkait keamanan digital setingkat undang-undang (RUU PDP) menjadi salah satu instrumen yang penting untuk mengawal itu semua. (*)

Pewarta : Hasbullah
Editor : Ronny Wicaksono
Tags

Berita Terbaru

icon TIMES Probolinggo just now

Welcome to TIMES Probolinggo

TIMES Probolinggo is a PWA ready Mobile UI Kit Template. Great way to start your mobile websites and pwa projects.