TIMES PROBOLINGGO, JAKARTA – Kudeta terjadi di Burkina Faso. Pihak militer disebut berhasil mengalih alih pemerintah negara di bagian Afrika Barat tersebut. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyerukan dialog atas masalah yang terjadi.

Melalui siaran televisi pemerintah pada Senin (24/1/2022), militer di Burkina Faso mengumumkan telah merebut kekuasaan. Pihak militer juga telah membubarkan pemerintah dan parlemen.

Pengumuman tersebut disuarakan dengan nama Gerakan Patriotik untuk Pengamanan dan Pemulihan (MPSR). Mengutip Reuters, dalam pernyataan resminya, MPSR telah memutuskan untuk mengakhiri jabatan Presiden Kabore.

Pihak militer yang berhasil melakukan kudeta, menjanjikan kepada rakyat untk kembali kepada tatanan konstitusional.

Kudeta militer di Burkina Faso terjadi setelah penembakan di sejumlah barak militer di Ougadougou. Sementara itu, keberadaan Presiden Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore hingga kini masih belum diketahui.

Tanggapan Sekjen PBB 

Sekjen PBB, António Guterres menentang kudeta militer yang terjadi di Burkina Faso. Gutteres menyerukan kepada semua pihak agar dapat menahan diri dan berdialog.

"Menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mendorong diadakannya dialog," ujar Guterres, dikutip dari laman resmi UN News, Selasa (25/1/2022).

Pria asal Portugal itu meminta kepada pihak yang melakukan kudeta untuk 'menaruh senjata' dan mencari langkah menurunkan ketegangan.

Guterres juga mengkhawatirkan keberadaan Presiden Kabore yang sudah tak terlihat sejak Minggu kemarin. Ia mengkhawatirkan kondisi keamanan di negara yang berbatasan dengan Mali tersebut.
 
Kepada masyarakat Burkina Faso, Guterres menyatakan PBB memberikan dukungan penuh dalam upaya menemukan solusi atas masalah yang terjadi.

Selain PBB, organisasi Uni Afrika dan Ecowas (Economic Community of West African States) juga mengecam kudeta militer di Burkina Faso. (*)