TIMES PROBOLINGGO, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung konferensi pers saat mengumumkan penetapan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J.

Sikap Kapolri tersebut mendapatkan  apresiasi dari Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari.

Kata dia, sikap yang diambil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sesuai dengan yang ia prediksi. Yakni megungkap kasus ini secara transparan, jelas, tegas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. 

"Bersyukur bahwa konferensi pers Kapolri kemarin sesuai dengan prediksi yakni Kapolri mengungkap secara jelas dan tegas permasalahan kematian Brigadir J di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo," ujar Qodari, Rabu (10/8/2022).

"Saya melihat pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J ini malah justru dapat membuat kepercayaan publik terhadap Polri semakin tinggi," imbuhnya.

Qodari mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena telah memenuhi rasa keadilan dengan menerapkan asas Presisi yang merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, transparansi, serta berkeadilan.

Hal itu jadi pembuktian dari gagasan yang diusung Kapolri saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI. "Dalam menyampaikan temuannya dalam menangani kasus ini, Kapolri telah menerapkan asas Presisi dengan hati-hati, transparan dan berkeadilan," ungkapnya.

Qodari menyadari bahwa pengungkapan kasus ini tidak mudah, pasalnya melibatkan perwira tinggi yang memiliki posisi strategis dan memiliki pengaruh cukup besar untuk mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan.

Apalagi, di awal kasus ini terjadi upaya-upaya untuk menutupi kejadian yang sesungguhnya secara sistematis sebagaimana tercermin dari banyaknya personal yang terlibat dalam upaya menutupi kasus ini.

"Bahkan diduga membuat skenario palsu yang disertai dengan upaya untuk menghapus barang bukti di lapangan," jelasnya.

Qodari menganggap kasus Brigadir J ini bukan kejahatan biasa karena selain melibatkan perwira tinggi Polri juga ada upaya untuk menghilangkan barang bukti disertai dengan rencana skenario palsu. 

"Jadi sesungguhnya ditinjau dari aspek itu apa yang dilakukan ini sudah sangat cepat. Ini bukan kasus kejahatan biasa, kalau kasus kejahatan biasa itu mudah mengungkapnya karena barang buktinya ada tapi ini barang buktinya sudah dihapuskan. Bahkan sudah dibuat skenario palsu," ujarnya.

Namun, kata Qodari, masih ada 3 pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan oleh mantan Kapolda Banten itu. Pertama, adalah menuntaskan pemeriksaan terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat secara menyeluruh dan melakukan penindakan sesuai aturan.

"PR nya adalah menuntaskan permasalahan-permasalahan yang masih tersisa yang berkaitan dengan konstruksi kasus secara keseluruhan dan penindakan kesalahan para personil yang terlibat," tegasnya.

Kedua, lanjut Qodari, mengevaluasi mekanisme pengangkatan pangkat jenderal dan penunjukan pejabat-pejabat utama di jajaran Polri. Kasus Irjen FS hendaknya membuat Polri lebih hati-hati dalam mengangkat para jenderal dan pejabat tingginya. 

"Karena kasus FS ini mengindikasikan ada problem tersembunyi yang mendalam mengenai penunjukan pejabat tinggi di Polri," ucapnya.

Lebih lanjut PR yang ketiga, kata Qodari, Kapolri Jenderal Listyo harus melakukan reformasi secara keseluruhan terhadap proses rekrutmen dan pembinaan para perwira polri mulai dari penerimaan taruna sampai dengan sampai jabatan perwira tinggi.

"PR-nya itu membenahi manajemen SDM lah secara keseluruhan," bebernya.

Selain itu, Qodari melihat hadirnya jenderal-jenderal polisi dalam pengumuman penetapan tersangka Irjen Ferdy Sambo terkait insiden kematian Brigadir J kemarin menunjukkan bahwa ini adalah masalah individu, masalah oknum dan bukan masalah institusi secara keseluruhan. 

Polri Bapak Kandung Republik

Senada, sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pendapat yang sama bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah serius mengusut dan membuka kasus ini secara terang dengan telah ditemukannya terduga pelaku utama yaitu Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka.

Mahfud menyebut penetapan mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo adalah bukti bahwa Polri senantiasa menjalankan amanah dan kepercayaan masyarakat.

"Polri adalah anak kandung Republik yang telah sungguh-sungguh mendengar masukan dan aspirasi publik. Pemerintah dengan demikian berharap penyelesaian kasus secara tegas, terbuka, dan tanpa pandang bulu," terang Mahfud MD.

Ia menyebut hal ini bisa terus menjadi babak baru dalam upaya membangun institusi Polri yang bersih dan terpercaya. Sebagaimana visi dan slogan Polri, presisi.

"Yang berarti prediktif, bisa menghitung dan memperkirakan apa yang terjadi beserta akibat-akibatnya, apa yang akan terjadi jika penanganan seperti ini, itu yang namanya prediktif, apa yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat," jelas Mahfud.

Mahfud meminta, Polri juga harus responsibilitas, merespon setiap suara aspirasi yang muncul dari media, LSM, pakar, akademisi, dan sebagainya. Itu ditunjukkan sikap responsibilitas Polri.

Dan transparansi, lanjutnya lagi. Artinya, terbuka. Bisa dilihat kerjanya main-main apa nda. Main mata apa tidak. Yang berkeadilan itu tanpa pandang bulu, jenderal atau kopral, atau apa pun itu. Brigadir, dan sebagainya, itu tetap ditindak secara proporsional.

Pemerintah melalui Kemenko Polhukam, kata Mahfud akan terus mengawal kasus Ferdy Sambo yang mencoreng institusi Polri ini hingga nanti oleh kejaksaan dikonstruksikan lagi hukumnya. Sampai P21. Mahfud berharap hal ini tidak terlalu lama, dan segera dibawa ke Pengadilan. (*)