TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Bencana banjir bandang yang berulang di Tiris harus menjadi momentum refleksi. Pemerhati lingkungan, Muhammad Al-Fayyadl, menyarankan Pemkab Probolinggo, Jatim, mempertimbangkan moratorium proyek-proyek besar yang memakan lahan luas selama 10 hingga 20 tahun ke depan.

Menurut Al-Fayyadl, langkah ini penting untuk memberi waktu pemulihan bentang alam dan menghentikan laju penggundulan hutan, serta ekspansi pembangunan yang mengancam ketahanan lingkungan daerah.

Usulan ini disampaikan Al-Fayyadl menanggapi bencana banjir bandang yang menerjang tiga desa di Kecamatan Tiris (Andungbiru, Tlogoargo, dan Tiris) pada Kamis (11/12/2025), akibat hujan deras yang mengguyur kawasan hulu.

Pemulihan Bentang Alam dan Titik Kritis

Al-Fayyadl menyarankan sejumlah langkah kepada Bupati Probolinggo dan jajarannya terkait kondisi lingkungan dan arah pembangunan daerah.

Pertama, ia mengusulkan agar segera dilakukan pemulihan bentang alam, baik di wilayah pegunungan maupun dataran rendah. Pemulihan ini harus disertai dengan pemetaan bentang alam dan identifikasi titik-titik kritis yang rawan bencana.

"Tantangan utama saat ini adalah penggundulan hutan dan ekspansi pemukiman serta proyek pembangunan yang menggerus ketahanan lingkungan," tegas figur yang juga pengajar di Ponpes Nurul Jadid tersebut.

Kedua, ia memohon Pemkab mempertimbangkan moratorium proyek-proyek besar seperti jalan tol, pabrik, bandara, dan pusat perbelanjaan. Moratorium ini diusulkan berlaku selama 10–20 tahun ke depan.

"Tujuannya adalah menjaga luasan areal hijau yang menjadi benteng alami terhadap bencana," imbuh Al-Fayyadl.

Pendekatan Partisipatif Bukan Birokratis

Selain itu, Al-Fayyadl juga menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam penanganan bencana.

"Penanganan bencana jangan hanya bersifat birokratis," katanya.

Ia mengusulkan harus ada pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Seperti tokoh agama, kiai, ulama, santri, jamaah pengajian, dan komunitas lokal.

Menurutnya, komunitas lokal bisa berperan aktif dalam pendataan titik-titik kritis di wilayah masing-masing, sehingga penanganan bencana berbasis ekosistem dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Banjir Tiris Rusak 40 Rumah dan 7 Jembatan

Aspirasi mendesak ini dikuatkan oleh data kerusakan parah yang ditimbulkan oleh bencana. Laporan BPBD Kabupaten Probolinggo pada Sabtu (13/12/2025) mencatat, 40 unit rumah warga terdampak di Desa Andungbiru dan Tiris.

Kerusakan paling parah menimpa Desa Andungbiru. Di sini, satu rumah mengalami rusak berat dan empat rumah lainnya mengalami longsor di bagian tanah samping.

Sementara di Desa Tiris, sebanyak 34 rumah terdampak, sebagian besar berupa dapur dan kandang yang terendam atau mengalami kerusakan.

Selain rumah, bencana ini juga memutus akses warga karena total 7 unit jembatan dilaporkan rusak. Di Desa Andungbiru dan Andungsari, tercatat setidaknya tiga jembatan putus total dan dua jembatan miring, menyebabkan isolasi sementara di beberapa dusun.

Upaya perbaikan darurat segera dilakukan oleh warga dan pihak terkait. Namun kerusakan infrastruktur ini menunjukkan betapa masifnya dampak banjir yang disebabkan oleh minimnya ketahanan bentang alam.

Bencana di Pegunungan Hingga Pesisir

Selain Tiris, bencana alam juga dilaporkan menerjang Kecamatan Lumbang, Sukapura, Krucil, hingga Paiton.

Di Dusun Puncaksari, Desa Sapih, Kecamatan Lumbang, dua rumah terdampak longsor. Seorang warga dilaporkan mengalami luka pada kaki dan punggung.

Di Desa Sumberduren, Kecamatan Krucil, lima rumah warga dilaporkan terdampak bencana longsor. Petugas mengungsikan penghuni 12 rumah ke sanak saudara karena ada potensi longsor.

Di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura yang menjadi akses ke wisata Gunung Bromo, longsor terjadi di lima titik dan menimbun jalan utama. Material lonsor langsung dibersihkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kabupaten setempat.

Bencana juga dilaporkan terjadi di Desa Matekan, Kecamatan Besuk akibat luapan sungai. Sementara di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, banjir rob menggenangi permukiman warga di wilayah pesisir. (*)