TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan masih menjadi program utama pembangunan oleh pemerintah pusat. Guna memaksimalkan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, Kemensos RI memaksimalkan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Program ini pun, diawasi langsung oleh Komisi VIII DPR RI.

Hal itu berdasar kerangka pembangunan yang kini diubah. Dari sebelumnya pemerintah lebih dominan, kini masyarakat juga dilibatkan langsung dalam pembangunan itu. Sebab mustahil bagi pemerintah untuk bisa melakukan pembangunan kesejahteraan sosial, secara umum, sendirian.

Guna mempercepat proses pembangunan kesejahteraan sosial itu, perlu pendampingan sosial di tingkat kecamatan. Yang mampu mengelola dan mengkoordinasikan berbagai potensi dan sumber yang ada di masyarakat.

TKSK Didapuk jadi ujung tombak pembangunan kesejahteraan sosial di level akar rumput. (FOTO: Happy/TIMES Indonesia)

“Perlu dimaksimalkan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Utamanya untuk membantu mempermudah pelaksanaan bantuan-bantuan sosial. Bagaimana tepat sasaran, tepat guna. Tidak hanya menentukan, tetapi juga mengawasi langsung di lapangan,” jelas Anggota Komisi VIII DPR RI, Anisah Syakur, Senin (21/6/2021).

TKSK sendiri digadang sebagai motor penggerak pembangunan kesejahteraan sosial pada tataran akar rumput. Kehadirannya, diperlukan untuk menyelesaikan aneka problematika yang ada di kalangan bawah. Seperti verifikasi data kemiskinan yang selalu bermasalah. Mengingat kondisi saat ini, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial bukan semakin habis. Melainkan malah bertambah banyak.

Guna memaksimalkan peran TKSK di masyarakat, dalam kunjungannya ke Kabupaten Probolinggo, Anisah Syakur juga menggelar Focus Group Discussion (FGD). Bersama TKSK dari kecamatan se Kabupaten Probolinggo. Tak sendirian, hadir bersamanya sebagai pemateri, Plt. Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI, Laode Taufik Nuryadin.

Sejauh ini, sinergi antara Kemensos RI dengan Komisi VIII DPR RI terjalin solid. “Kebetulan saat ini, bu Anisa ingin melihat langsung, kinerja teman-teman TKSK di lapangan. Mengetahui kendala dan permasalahan apa di lapangan. Jadi ketika nanti kembali ke DPR, bisa dilaporkan kondisinya bagaimana,” jelas Laode.

Data kondisi lapangan, sangat berguna untuk bahan sebagai penentu kebijakan selanjutnya. Salah satunya soal anggaran. Sehingga upaya pembangunan kesejahteraan sosial, bisa terwujud. Melalui FGD ini, diharapkan peran TKSK sebagai tenaga yang handal dalam pendampingan sosial pada program kesejahteraan sosial. Masyarakat sejahtera yang adil dan makmur, bisa terwujud di Indonesia pada khususnya. Serta Kabupaten/Kota Probolinggo dan Pasuruan pada umumnya. (*)