Kopi TIMES

Calon Penerus Bupati Anas, Kades Pun Harus Punya Pedoman!

Rabu, 05 Agustus 2020 - 12:44
Calon Penerus Bupati Anas, Kades Pun Harus Punya Pedoman! Ali Nur Fatoni, Kepala Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, sekaligus Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPC PAPDESI Banyuwangi.

TIMES PROBOLINGGO, BANYUWANGI – Pesta demokrasi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Tentu, hajatan lima tahunan dipenghujung tahun ini terasa spesial. Betapa tidak, Bupati saat ini, Abdullah Azwar Anas tidak bisa kembali tampil karena terbentur oleh peraturan perundang-undangan. Maksimal jabatan bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota maksimal dua periode.

Publik Banyuwangi mengetahui betul kiprah Bupati Anas. Di tangannya, kabupaten ujung timur Pulau Jawa kini dikenal luas. Bukan hanya dikancah Nasional, tapi merambah dunia internasional.

Ya, Pak Anas memang sukses menjadi seorang leader marketing dengan berbekal potensi yang ada di Banyuwangi. Darat, laut dan udara yang dimiliki Bumi Blambangan mampu menjadi magnet dan menghipnotis ‘’orang luar’’. Dan sektor pariwisata pun melejit.

Layanan publik bisa mudah diakses. Smart kampung menjadi primadona. Banyuwangi tumbuh subur. Sebab itulah, Bupati Anas bukan bupati sembarangan. Bupati rasa menteri. Kiprahnya sebagai seorang Bupati hampir habis. Februari tahun depan merupakan pengabdiannya yang terakhir sebagai bupati idaman seluruh rakyat Banyuwangi.

Sebetulnya, kiprahnya bisa berlanjut ke jenjang lebih tinggi. Sayang, tokoh asal Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari itu mendadak mundur dari pencalonan sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur. Tidak ada lagi estafet bagi dia untuk meneruskan langkah di panggung politik. Digadang-gadang sebagai menteri pasca Pemilihan Presiden tahun 2019, ternyata tidak kunjung nyata.

Kini, secara mengejutkan, istri Bupati Anas, Ipuk Fiestiandani ternyata mendapatkan restu dari partai politik untuk maju sebagai Bupati Banyuwangi. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Banyuwangi itu telah mengantongi rekomendasi dua partai besar, PDI Perjuangan dan Nasdem. Dua partai itu sangat cukup sebagai salah satu syarat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bakal calon.

Seperti diketahui, bahwa Ipuk Fiestiandani berpasangan dengan H. Sugirah, seorang politisi gaek, kader kandung PDI Perjuangan. Yang tiga periode sukses menjadi anggota DPRD Banyuwangi.

Baliho dan banner foto Ipuk Fiestiandani ada dimana-mana. Nyaris di setiap desa di Banyuwangi terpasang foto istri mantan anggota DPR RI itu. Di pertigaan, perempatan, gang-gang di desa-desa ada foto ibu yang namanya diberi embel-embel Azwar Anas itu. Hal itu sebagai simbol bahwa dia istri dari Bupati Banyuwangi saat ini, Abdullah Azwar Anas.

Dalam sejarah Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas merupakan satu-satunya Bupati Banyuwangi yang sanggup bercokol selama dua periode pada era pemilihan langsung bersama wakilnya, Yusuf Widyatmoko.

Kiprah Ipuk Fiestiandani dalam dunia sosial-politik memang tidak terlalu tampak. Karena selama ini, Dani, sapaan akrabnya, hanya mendampingi sang suami. Praktis, kini menjadi ketua PKK Kabupaten Banyuwangi. Meski demikian, ada pepatah menyebut, tidak ada suami yang sukses tanpa doa dan dukungan istri. 

Sementara itu, pasangan Ipuk-Sugirah tampaknya mendapatkan lawan yang tangguh. Itu seiring H. Ahmad Munib Syafa’at yang muncul sebagai calon Bupati Banyuwangi periode 2021-2025. Putra seorang kiai besar, KH. Mochtar Syafa’at, sosok Gus Munib membawa pengaruh besar terhadap pemilih. Basis massa mulai dari santri sampai alumni Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, tersebar nyaris di seluruh desa di seantero Kabupaten Banyuwangi.

Dan perlu diingat, deklarasi pasangan Abdullah Azwar Anas - Yusuf Widyatmoko, pada pencalonan pertama, kala itu juga berawal dari ponpes asuhan KH. Hisyam Syafa’at. 

Gus Munib pun bukan tokoh karbitan. Kenyang pengalaman di berbagai organisasi. Disektor pemerintahan, dia sebagai legislator Banyuwangi selama tiga periode. Dalam dunia pendidikan, dia kini dipercaya sebagai Rektor Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung. Serta memiliki kharisma yang kuat.

Di pondoknya, Gus Munib menjadi teladan dan pengajar para santri. Apalagi, selama ini, dia tidak memiliki catatan merah. Tetap bersahaja dan supel ketika bergaul. Perlu digaris bawahi, basis santri yang kuat di Banyuwangi adalah modal kuat untuk bertarung sehat pada Pilkada nanti.

Oleh sebab itulah, DPP PKB pun mantab memilih dia sebagai calon Bupati dalam pemilihan nanti. Karena DPC PKB Kabupaten Banyuwangi hanya berbekal 9 kursi dewan. Maka tugas Gus Munib untuk melakukan komunikasi politik dengan parpol lain. Sekadar tahu, angka minimal Parpol bisa mengusung calon bupati dan calon wakil bupati di Banyuwangi adalah minimal telah mengantongi 20 persen kursi DPRD atau 10 kursi dari total 50 kursi DPRD dan atau minimal 25 persen suara sah dalam pemilu sebelumnya.

Bagi PKB, koalisi dengan parpol lain menjadi mutlak agar bisa mengusung Gus Munib. Berbeda dengan pasangan Ipuk - H. Sugirah, Gus Munib memang belum pamer pasangan. Tentu, calon wakil bupati tetap akan dibicarakan dengan partai koalisi.

Misalnya, dengan parpol Gerindra. Sudah cukup untuk mengusung pasangan calon untuk didaftarkan ke KPU. Total Gerindra memiliki 5 kursi di DPRD Banyuwangi. Dan siapa yang bakal mendampingi Gus Munib, layak ditunggu!.

Nama lain yang muncul ke permukaan adalah Yusuf Widyatmoko. Dua periode menjadi Wakil Bupati Banyuwangi, perannya tidak bisa dianggap sebelah mata. Namun sayang, entah bagaimana ceritanya. Duet Abdullah Azwar Anas - Yusuf Widyatmoko, malah tampak pecah kongsi di jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 ini. Abdullah Azwar Anas justru lebih memilih istrinya maju dan notabene telah mendapatkan rekomendasi dari Parpol.

Padahal, jauh sebelumnya, Bupati Anas menyatakan bahwa tidak ada keluarganya yang berminat untuk maju sebagai calon bupati. Termasuk adiknya, Mufti Anam, yang kala itu digadang-gadang maju sebagai kandidat Bupati Banyuwangi. Tapi, belakangan terjadi pergeseran, lantaran Mufti Anam telah sukses menduduki legislator DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan pada Pemilu Legislatif tahun 2019.

Jika PDI Perjuangan sudah merekomendasi Ipuk Fiestiandani, maka Yusuf Widyatmoko dituntut untuk mencari dukungan dari parpol lain, selain PDI Perjuangan, PKB maupun Nasdem. Bisa dari Partai Demokrat, Golkar, PPP, Hanura dan PKS. Misal mandat koalisi dari Partai Demokrat dan Golkar, itu sudah cukup untuk menjadi syarat dia maju sebagai calon bupati. Karena Partai demokrat memiliki 6 kursi di DPRD Banyuwangi. Sementara Golkar mendapatkan 5 kursi.

Terkait siapa pasangan yang akan mendampingi Yusuf Wdyatmoko, yang juga mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi, juga belum pasti. Bisa pasti, ketika mandat dipegang. Dan karena itulah, sampai hari ini, semua bakal calon terus bergeliat menjajaki komunikasi dengan partai, guna suksesi meraih simpati dari pentolan parpol di Jakarta.

Jika skema itu bisa berjalan, maka hanya tersisa Hanura, PPP dan PKS. Koalisi ketiganya, tidak cukup karena hanya mengantongi total 8 kursi. Secara matematik, tiga parpol ini dipaksa harus bergabung dengan tiga koalisi besar. Dengan begitu, akan ada tiga duet dalam coblosan Pilbup Banyuwangi nanti. Siapa yang menang? Kita tunggu!

Masa depan Banyuwangi memang ditentukan 9 Desember 2020 nanti. Sebagai warga yang baik, tentu kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap politik. Sebab, kita hidup di negara ini karena adanya kebijakan-kebijakan politik. Sudah menjadi kewajiban kita hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menentukan pilihan. Percayalah, Golput bukan lagi pilihan.

Disisi lain, KPU, selaku penyelenggara pemilu, terus melakukan tahapan agar pelaksanaan Pilbup Banyuwangi, berjalan lancar dan kondusif.

Mengenai calon pemimpin, publik bisa meneliti, mengamati, membaca, serta menilai. Peran dan kiprah calon pemimpin bisa menjadi kunci dalam menentukan pilihan. Publik Banyuwangi tidak bisa digurui. Rakyat sudah cerdas dalam menentukan hak pilih sesuai hati nurani mereka sendiri. Termasuk kepala desa sekalipun.

Ada 189 Kepala Desa (Kades) di Banyuwangi. Sama-sama dipilih rakyat dalam pilihan langsung, tapi para kades tidak boleh berpolitik. Jabatan seorang kades adalah sebagai jabatan publik, bukan jabatan politik karena tidak diusung oleh partai politik. Hal itu yang berbeda dengan jabatan Bupati - Wakil Bupati yang notabene jabatan politik.

Tapi para Kades memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap pemerintah. Para Kades dilantik oleh Bupati atas hasil pilihan rakyat. Hingga kini, para Kades pun tetap komitmen agar pelaksanaan pesta demokrasi pada 9 Desember 2020 bisa berjalan lancar, aman dan sukses. Sekiat tenaga, mereka menjaga kondusifitas di wilayah masing-masing.

Yang pasti, setiap Kades memiliki pandangan sendiri terkait dengan sosok Bupati dan Wakil Bupati di masa depan. Kriteria siapa calon idaman tergantung masing-masing individu dalam menilai. Setiap Kades tahu betul tentang sosok pemimpin dimasa yang akan datang. Kiprah dan sepak terjang, pengalaman organisasinya, hingga latar belakang menjadi salah satu pedoman dalam menentukan pilihan. (*)

***

*)Penulis adalah Ali Nur Fatoni, Kepala Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, sekaligus Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPC PAPDESI Banyuwangi.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Pewarta : Syamsul Arifin
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Tags

Berita Terbaru

icon TIMES Probolinggo just now

Welcome to TIMES Probolinggo

TIMES Probolinggo is a PWA ready Mobile UI Kit Template. Great way to start your mobile websites and pwa projects.