TIMES PROBOLINGGO, JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Golkar di MPR RI, Ferdiansyah, mengatakan Kurikulum Merdeka tidak boleh dipaksakan. Hal demikian disampaikan saat diskusi Ngopi Seksi yang bertema ‘Wajibkah Kurikulum Merdeka Diimplementasikan Pada Tahun Ajaran Baru?,” 17 Juli 2022. Ferdiansyah menyebut banyak catatan mengapa kurikulum tersebut tidak boleh dipaksakan.

Dalam diskusi yang menghadirkan Ketua MGMP PPKn Kota Bandung, Dr, Ida Rohayani; Psikolog Pendidikan, Karina Adistiana; Ketua Umum Matematika Nusantara, Moch Fatkoer Rohman;  Pakar Pendidikan Lingkungan Hidup, Aulia Wijiasih; dan Pendiri Ikatan Guru Indonesia, Ahmad Rizali; Ferdiansyah mengungkap banyak pemangku kepentingan atau pihak terkait dalam posisi gamang atau bingung terhadap rencana Kurikulum Merdeka. “Sehingga Kurikulum Merdeka ini tidak boleh dipaksakan dan diimplementasikan,” ujarnya.

“Bila dipaksakan hal demikian tidak baik, tidak elok,” tambahnya.

Ditegaskan tidak semua bidang pendidikan harus dipaksakan.

Anggota Komisi X DPR ini mengimbau kepada semua apabila ada tindakan yang sifatnya memaksakan sesuatu dalam dunia pendidikan agar melaporkan kepada Komisi X DPR.

“DPR yang akan mengawasi,” tuturnya.

Ferdiansyah menyatakan berdasarkan kesepakatan rapat yang digelar di DPR bahwa kurikulum tidak boleh dipaksakan. DPR mengambil langkah yang demikian karena sudah tahu kondisi lapangan selain juga mendapat informasi saat rapat dengar pendapat umum dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. “Juga berdasarkan informasi dan temuan di lapangan,” ungkapnya.

Oleh karena itu DPR mengambil sikap Kurikulum Merdeka tidak boleh dipaksakan implementasinya di tahun ajaran baru.

Dalam klasifikasi Kurikulum Merdeka, pria yang pernah aktif di KNPI itu menyebut ada 3. Terhadap klasifikasi yang ada pun, disebut pemangku kepentingan juga pada masih bingung. Dirinya meminta agar masalah ini segera diklarifikasikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek.

“Supaya tidak menimbulkan kegaduhan,” tuturnya. Tak hanya itu, mengenai bahan ajar bagi siswa dan guru, hal demikian juga telat sampai dan belum sempurna.

Mantan aktivis Angkatan Muda Partai Golkar itu mengatakan dirinya tidak alergi dengan perubahan. Ia mempersilahkan perubahan namun hal demikian harus dipersiapkan baik. Langkah ini dikatakan penting sebab jangan sampai guru dan siswa dijadikan korban.

“Korban mungkin tidak terlihat sekarang tetapi akan terlihat pada masa yang akan datang,” ujarnya. Bentuk dari salah langkah itu menurutnya membuat siswa tidak bisa melakukan apa-apa dan bingung. Apa yang sudah terjadi harus menjadi pelajaran bersama bahwa perubahan kurikulum ke kurikulum ternyata sudah membuktikan itu.

“Perubahan kurikulum tidak bisa dilakukan cepat-cepat,” tegasnya. Perubahan yang ada harus dilakukan secara matang, perlahan tapi pasti, dengan tingkat presisi yang lebih baik.

Kurikulum Merdeka menurut Ferdiansyah juga membutuhkan anggaran. Soal anggaran ini diungkapkan belum terjawab. Bila kurikulum ini hendak diimplementasikan maka harus mendapat anggaran yang sesuai.

“Bila anggaran tidak sesuai membuat gagal,” ucapnya. Ditekankan jangan sampai kebijakan ini terkesan tidak transparan dan akuntable. Dirinya mengajak kepada semua untuk sama-sama megawasi dan menyampaikan masalah ini secara objektif supaya kebijakan di bidang edukasi harus ada persiapan dan kesiapan. “Yuk kita sama-sama mengawasi iplementasi Kurikulum Merdeka supaya tidak timbul sesal di saat ini dan masa yang akan datang,” tegasnya. (*)