PROBOLINGGO – Di balik antrean warga yang mengular di RTH Taman Maramis, Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Probolinggo menyimpan fungsi strategis, di antaranya sebagai instrumen pengendalian inflasi. 

Di sela kunjungannya dalam pelaksanaan GPM di Taman Maramis, Kanigaran, Rabu (11/03/2025) Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar pasar murah temporer, melainkan kebijakan interveni pasar yang terukur untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

"GPM ini instrumen kita untuk menekan inflasi. Ketika harga pasar mulai merangkak naik, kita masuk dengan harga lebih rendah. Efeknya, laju kenaikan harga bisa tertahan karena masyarakat punya alternatif," ujar Aminuddin.

Mekanisme kerjanya sederhana namun efektif. Pemerintah menjual komoditas dengan harga di bawah pasar, seperti minyak goreng Minyakita Rp15.500 per liter yang di pasar bisa mencapai Rp18.000. 

Selisih Rp2.500 ini, menurut Wali Kota, cukup signifikan untuk mengubah perilaku pembeli. Ketika konsumen berbondong-bondong ke GPM, permintaan di pasar tradisional menurun. Pedagang pun kehilangan ruang untuk menaikkan harga secara sepihak.

"Kalau pembeli sudah lari ke sini, pedagang di pasar mana mungkin berani naikkan harga? Otomatis harga di pasar ikut terkendali. Ini yang namanya intervensi pasar," inbuh dokter Aminuddin.

Baca juga

Gerakan Pangan Murah, Instrumen Konkret Tekan Inflasi di Kota Probolinggo

Data di lapangan membuktikan tingginya kebutuhan warga akan pangan murah. Stok telur sebanyak 15 kerat ludes dalam waktu singkat, memaksa petugas mengambil stok tambahan. 

Beras SPHP 5 kg seharga Rp57.000 juga habis terjual, begitu pula dengan gula pasir Rp17.000 per kg dan daging ayam Rp40.000 per kg.

Kepala DKPPP Kota Probolinggo, Fitriawati, menjelaskan bahwa GPM didesain untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. 

"Kami hitung betul selisihnya. Misal telur, harga pasar sudah Rp30.000 per kg, kami jual Rp27.500. Selisih Rp2.500 itu membuat inflasi di sektor pangan tidak melonjak drastis," jelasnya.

Secara teknis, inflasi dihitung dari rata-rata harga di pasar tradisional. Ketika GPM digelar secara masif dan harga jualnya lebih rendah, maka rata-rata harga tertahan. Inilah yang disebut Wali Kota sebagai efek psikologis sekaligus matematis.

Baca juga

Indonesia Brings Language Diplomacy to Global Education Forum at UNCC Bangkok

Lia, warga Kedopok yang ikut antre, mengaku keberadaan GPM membuatnya tidak perlu khawatir dengan harga pasar. 

"Di pasar mahal, di sini murah. Jadi kami pilih belanja di sini. Harapannya sering-sering saja, biar uang belanja bisa lebih hemat," ungkapnya.

Dengan skema yang terus dievaluasi, Pemerintah Kota Probolinggo berencana memperluas jangkauan GPM ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit mengakses pangan murah. Sebab, menurut Wali Kota, inflasi yang terkendali akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.

GPM kali ini juga menyediakan aneka sayuran segar, ikan asap, dan produk UMKM. Semua dijual dengan harga yang sudah disubsidi silang oleh pemerintah daerah. (*)