PROBOLINGGO – Di tengah meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi yang kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat hingga daerah, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Probolinggo menggelar pertemuan, Kamis (12/2/2026). Acara ini bukan hanya sekedar pertemuan biasa untuk berkoordinasi atau penambahan rambu keselamatan, tetapi sebuah pertemuan yang sarat dengan makna, yakni doa bersama.

Kepala KSOP Kelas IV Probolinggo, I Gusti Agung Nyoman Harmawa, membuka kegiatan dengan pengakuan yang jujur. Bahwa dermaga selama ini adalah tempat bertemunya harapan dan risiko. 

Bahwa prosedur keselamatan sudah dijalankan, pengawasan diperketat, dan regulasi ditegakkan. Namun di atas semua upaya teknis itu, tetap ada ruang yang tak bisa diisi oleh aparatur sipil negara maupun peraturan menteri.

“Kami memegang amanah negara untuk memastikan keselamatan pelayaran sesuai regulasi. Tapi kami juga sadar, pengawasan teknis saja tidak cukup, kita tetap membutuhkan perlindungan dari Yang Kuasa yang harus kami mohonkan,” ujar Agung di hadapan para undangan.

Pernyataan itu mendapat sambutan serius dari Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin. Di hadapan unsur TNI, Polri, jasa marga, komunitas pelabuhan, hingga jajaran pemerintah kota, ia menyoroti instruksi Presiden Prabowo Subianto yang beberapa hari terakhir bergulir deras ke meja para kepala daerah. Instruksi itu tidak main-main yakni waspada bencana hidrometeorologi.

“Kita tahu di sana-sini mulai terjadi bencana. Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, termasuk di kabupaten tetangga kita Lumajang. Perubahan iklim ini nyata. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi jika kita tidak antisipasi sejak dini,” kata Aminuddin.

Baca juga

Bukan Sekadar Jembatan, Ini Peran Vital Gas Bumi demi Ketahanan Energi

Ia menegaskan bahwa kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, dan drainase yang baik adalah garda terdepan mencegah bencana di kawasan pelabuhan. 

“Maka salah satu taklimat yang diberikan Bapak Prabowo kepada kami, kepada pak Kapolres, kepada pak Dandim, adalah agar menjaga kebersihan lingkungan. Khususnya sampah-sampah yang menjadi penyebab tersumbat. Ini instruksi yang harus kita jalankan bersama,” tegasnya.

Aminuddin juga mengapresiasi langkah KSOP yang tidak hanya mengandalkan pendekatan birokratis dalam urusan keselamatan. Menurutnya, doa bersama menjelang Ramadan ini adalah bentuk ikhtiar lahir batin yang justru sering dilupakan di era serba prosedural. 

Bahwa keselamatan tidak cukup diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disosialisasikan dalam rapat-rapat formal. Ia perlu dirawat dalam kebersamaan, dalam refleksi, dalam doa.

Baca juga

Dugaan Langgar Batas Kawasan, Aliansi Desak Verifikasi Proyek Tol Probowangi Dekat PLTU Paiton

“Kita sudah berusaha maksimal memenuhi SOP, membangun prosedur, dan memperkuat pengawasan. Tapi kita juga harus terus bermuhasabah. Keselamatan ini harus menjadi budaya bersama, bukan sekadar kewajiban administratif belaka,” ucapnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Probolinggo tidak tinggal diam untuk mengembangkan pelabuhan Tanjung Tembaga. Beberapa pekan lalu, Pemkot meresmikan Perseroda Bahari Tanjung Tembaga. Perusahaaninu diproyeksikan menjadi pintu masuk Pemkot dalam pengelolaan potensi maritim Probolinggo.

Namun di luar urusan pendapatan asli daerah dan ekspansi bisnis, Aminuddin menitipkan satu misi besar menjadikan keselamatan sebagai napas perusahaan. Ia ingin perusahaan baru itu tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi ikut mengarusutamakan budaya selamat di lingkungan pelabuhan.

“Kami ingin memberikan dampak positif, meningkatkan PAD, dan pada akhirnya menyejahterakan masyarakat. Tapi jangan lupa, kehadiran BUMD ini harus ikut menguatkan budaya keselamatan di pelabuhan. Bukan malah menambah kompleksitas risiko,” pungkas dokter Aminuddin. (*)