Kota Probolinggo Lolos Seleksi Ketat, Raih Sertifikat Kota Bersih dari Kementerian
Kota Probolinggo berhasil mencatatkan namanya sebagai salah satu dari hanya 35 daerah di Indonesia yang menerima Sertifikat Menuju Kota Bersih dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
PROBOLINGGO – Kota Probolinggo berhasil mencatatkan namanya sebagai salah satu dari hanya 35 daerah di Indonesia yang menerima Sertifikat Menuju Kota Bersih dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Prestasi ini diraih setelah melalui proses penilaian ketat yang berlangsung sekitar dua bulan, yakni dengan mengamati secara langsung bagaimana masyarakat menjaga kebersihan dan lingkungannya.
Penghargaan tersebut secara resmi diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, kepada Wali Kota Probolinggo, Dokter Aminuddin. Penyerahan dilakukan di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Tahun 2026 di Balai Kartika, Jakarta, pada Rabu (25/2/2026).
Pemberian penghargaan ini ditegaskan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1048 Tahun 2026 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Probolinggo Tahun 2025.
Penilaian kinerja ini bukan sekadar seremonial. Kementerian melakukan evaluasi mendalam yang mencakup beberapa aspek krusial, mulai dari ketersediaan anggaran dan kebijakan, kualitas sumber daya manusia dan fasilitas pengelolaan sampah, hingga capaian kinerja kebersihan di lapangan. Dari serangkaian penilaian tersebut, Kota Probolinggo mengumpulkan total nilai akhir 61,61.
Wali Kota Probolinggo, Dokter Aminuddin, mengaku bangga dengan pencapaian ini. Apalagi, dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya segelintir yang berhasil menyandang predikat serupa.
"Ini merupakan perjuangan dan hasil kerja keras seluruh masyarakat Kota Probolinggo. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini akan menjadi motivasi hingga bisa meraih Adipura Kencana nanti," ujar Dokter Aminuddin usai menerima penghargaan.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Probolinggo ini juga menekankan bahwa capaian ini harus menjadi momentum perubahan budaya di tengah masyarakat.
Menurutnya, sudah saatnya semua elemen diajak untuk mengelola sampah dengan lebih baik, memastikan tidak ada lagi tumpukan sampah, dan bersama-sama membebaskan kota dari ancaman banjir.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo, Retno Wandansari, yang turut hadir dalam acara tersebut, membeberkan tantangan di balik raihan ini.
Ia mengungkapkan bahwa pada penilaian tahun 2025 lalu, terjadi perubahan kriteria yang cukup signifikan, salah satunya adalah kewajiban alokasi anggaran pengelolaan sampah sebesar tiga persen dari APBD. Selain itu, keberadaan penyuluh yang efektif serta capaian kinerja kebersihan juga menjadi indikator utama.
"Ini adalah hal baru dan cukup berat. Tapi kita harus berproses dan terus melakukan perbaikan. Mulai tahun ini, kami juga tengah menyusun Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang akan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota," jelas Retno.
Selain itu pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya juga menjadi kunci. Retno menegaskan bahwa memilah sampah adalah sebuah kewajiban, bukan sekadar imbauan. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah terjadinya longsor di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bestari.
"Kami sudah melakukan sosialisasi hingga ke tingkat camat, lurah, dan PKK. Sekarang saatnya ada tindak lanjut nyata. Masyarakat harus mulai bergerak," tegasnya.
Lebih lanjut, Retno menjelaskan bahwa program unggulan seperti Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah) dan program Kota Probolinggo Bersolek selama ini telah berkolaborasi dengan baik. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
