PROBOLINGGO – Di tengah ketidakpastian nasib Tunjangan Hari Raya (THR) bagi 1.800 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, DPRD Kota Probolinggo mengambil inisiatif. Mereka tidak hanya menyuarakan hak, tetapi juga menawarkan skema anggaran konkret kepada Pemkot Probolinggo.

Anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi mengusulkan agar THR bagi PPPK paruh waktu diambilkan dari alokasi gaji bulan ke-12. Ia kemudian meminta kekurangan yang timbul akibat pergeseran tersebut segera dianggarkan ulang melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026.

"THR bisa diambil dari alokasi gaji bulan ke-12, kemudian kekurangannya dapat dianggarkan kembali melalui PAK APBD 2026. Ini bukan hal yang mustahil selama ada kemauan politik dari eksekutif," ujar Sibro, Jumat (13/02/2026)

Usulan ini lahir dari fakta bahwa saat ini gaji PPPK paruh waktu baru dianggarkan selama 12 bulan dalam APBD murni. Tidak ada pos khusus untuk THR atau gaji ke-14. Dengan skema yang ditawarkan DPRD, alokasi yang sudah ada tidak perlu ditambah secara signifikan, cukup direkayasa ulang penjadwalannya.

Baca juga

Bukan Sekadar Jembatan, Ini Peran Vital Gas Bumi demi Ketahanan Energi

Secara teknis, skema ini dapat dijelaskan sederhana. Anggaran gaji bulan ke-12 yang sedianya dibayarkan pada Desember 2026, dimajukan fungsinya sebagai THR yang dibayarkan menjelang Lebaran 2026 nanti. Nantinya, pos gaji bulan ke-12 yang kosong akan diisi kembali melalui mekanisme perubahan anggaran di tahun yang sama.

"Karena PPPK paruh waktu ini juga ASN, bukan pekerja atau karyawan biasa, maka mereka berhak mendapat THR dari Pemkot Probolinggo. Jangan sampai regulasi justru menghambat pemenuhan hak," imbuhnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Rey Suwito, mengakui bahwa pihaknya masih mengkaji berbagai kemungkinan, termasuk usulan dari DPRD tersebut. Namun ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus berpijak pada regulasi yang jelas.

"Tentunya Pemkot Probolinggo mengacu pada regulasi yang ada. Untuk PPPK paruh waktu, upahnya masih dalam bentuk jasa, berbeda dengan PPPK penuh waktu yang disetarakan dengan ASN. Jangan sampai tanpa dasar regulasi yang jelas justru menimbulkan persoalan di kemudian hari," kata Rey.

Baca juga

Dugaan Langgar Batas Kawasan, Aliansi Desak Verifikasi Proyek Tol Probowangi Dekat PLTU Paiton

Meski demikian, Rey membuka peluang jika regulasi nasional memberikan ruang. Ia menyatakan Pemkot akan berupaya menganggarkan THR dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.

Di ruang lain, para PPPK paruh waktu hanya bisa menunggu. Skema kreatif dari DPRD sudah di atas meja. Kini, bola ada di tangan Pemkot Probolinggo untuk menendang atau menghentikannya. (*)