PROBOLINGGO – Maraknya informasi tentang mepnu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang kurang layak, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminudin, beri peringatan keras kepada para pengelola untuk serius menjalankan prosedur. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan ragu menutup paksa dapur yang terbukti melanggar standar operasional maupun standar gizi.

Peringatan ini muncul setelah sejumlah kabupaten tetangga, seperti Jember dan Lumajang, terpaksa menutup beberapa dapur MBG mereka. Penyebabnya beragam, mulai dari pengelolaan limbah yang buruk hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang tak berfungsi baik sehingga menimbulkan bau dan mengganggu warga.

Menyikapi hal itu, Pemerintah Kota Probolinggo langsung bergerak dengan memperketat pengawasan. Bukan hanya soal rasa atau kebersihan dapur, pengawasan kini menyasar seluruh mata rantai operasional, dari pengadaan bahan baku hingga makanan sampai ke tangan penerima manfaat.

“Memang kemarin kita sudah rapat di provinsi. Tidak hanya kepala daerah, camat dan lurah juga punya kewenangan menutup dapur MBG jika ditemukan tidak menjalankan prosedur,” tegas Aminudin saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2026).

Baca juga

58 Ribu Jemaah Umrah Sempat Tertahan Awal Perang, Pemerintah Diminta Jamin Keamanan

Aminudin mengaku tidak hanya mengandalkan laporan dari dinas terkait. Ia secara rutin berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah untuk memantau langsung kondisi dapur-dapur MBG yang tersebar di wilayahnya. Bahkan, sebagai seorang dokter, ia mengaku bisa menilai kualitas gizi makanan hanya dengan melihat komposisi menunya.

“Saya selalu koordinasi dengan Pak Sekda untuk terus memantau dapur-dapur MBG di Kota Probolinggo. Bahkan bukan hanya soal besar, menu makanannya pun saya tahu. Sekali lihat saja saya sudah tahu kira-kira berapa kalori dan gizinya,” ujarnya.

Wali Kota menekankan, pengawasan ini merupakan langkah antisipatif agar kasus serupa yang terjadi di Lumajang dan Jember tidak terulang di Kota Probolinggo. Menurutnya, masalah limbah dan IPAL sering luput dari perhatian, padahal dampaknya langsung dirasakan masyarakat sekitar.

“Kalau ada yang melanggar, kami pastikan tidak segan menutup langsung dan memberi peringatan agar memperbaiki mutu serta kualitasnya terlebih dahulu sebelum bisa beroperasi kembali,” tandasnya.

Baca juga

Rp5 Miliar untuk Wajah Baru Kantor Wali Kota Probolinggo

Meski ancama penutupan itu nyata, hingga saat ini Pemkot Probolinggo mengklaim belum menemukan pelanggaran serius di dapur MBG yang beroperasi. Semua berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.

“Alhamdulillah sejauh ini di Kota Probolinggo belum ada kasus seperti itu,” pungkasnya.(*)