Dokter Aminuddin Sambut Positif Usulan Pemilihan Kepala Daerah via DPRD
Wali Kota Probolinggo terpilih, Dokter Aminuddin, mendukung wacana Presiden RI Prabowo Subianto yang mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk menekan tingginya biaya politik.
PROBOLINGGO – Wali Kota Probolinggo terpilih, Dokter Aminuddin, mendukung wacana Presiden RI Prabowo Subianto yang mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk menekan tingginya biaya politik.
Dokter Aminuddin, yang baru saja memenangkan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 Kota Probolinggo bersama wakilnya Ina Dwi Lestari, menegaskan jika ia akan mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.
“Kami bukan pengambil keputusan, tetapi tentu saja setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kami siap menjalankan apa pun yang ditetapkan,” katanya, Sabtu (14/12).
Pernyataan Dokter Aminuddin sejalan dengan pidato Prabowo Subianto pada perayaan HUT ke-60 Partai Golkar. Presiden menilai bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung menguras anggaran negara.
Sebagai perbandingan, Prabowo menyebut negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India yang menerapkan sistem pemilihan melalui legislatif.
Menurut data yang disampaikan KPU Kota Probolinggo, Aminuddin dan pasangannya berhasil mengungguli pasangan petahana, Habib Hadi Zainal Abidin dan Zainal Arifin, dengan selisih 2.623 suara. Pasangan Aminuddin-Ina meraih 53.520 suara, sementara total suara sah mencapai 136.710.
Aminuddin, yang juga Ketua DPC Gerindra Kota Probolinggo, menyebut jika fokus utamanya setelah pelantikan adalah menjalankan program-program prioritas pemerintah pusat dan lokal.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan bermanfaat bagi masyarakat Probolinggo,” tegasnya.
Usulan perubahan sistem Pilkada ini menuai perhatian publik karena menyentuh isu sensitif biaya politik. Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya biaya Pilkada di Indonesia, yang disebut mencapai puluhan triliun rupiah dalam waktu singkat.
“Berapa banyak uang habis dalam satu hingga dua hari, baik dari negara maupun dari individu politik?” kata Prabowo.
Namun, usulan ini juga memunculkan polemik. Sebagian pihak menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD dapat mengurangi partisipasi masyarakat dan membuka peluang bagi politik transaksional.
Meski demikian, Prabowo berargumen jika efisiensi anggaran lebih mendesak untuk diterapkan dalam sistem demokrasi Indonesia.
Di tengah dinamika tersebut, Aminuddin memastikan dirinya tetap konsisten mendukung keputusan pemerintah pusat. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
