PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo bergerak cepat menindaklanjuti catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran pendidikan. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah optimalisasi teknologi berbasis geotagging untuk memastikan setiap proyek fisik benar-benar terealisasi di lapangan.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo yang digelar Senin, (2/3/2026). Agenda utamanya adalah penyerahan rekomendasi dewan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar tahun 2024 hingga triwulan III tahun 2025. Rapat yang dihadiri puluhan anggota dewan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, di mana DPRD wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK melalui pembahasan sesuai kewenangan.

Pimpinan rapat, Dwi Laksmi Syntha, menjelaskan bahwa Komisi I telah menjalankan fungsi pengawasan dengan menggelar pembahasan bersama Dinas Pendidikan dan pihak terkait sejak 18 hingga 25 Februari 2026. Hasil kerja komisi tersebut kemudian disampaikan dalam rapat paripurna oleh juru bicara Komisi I, Amir Mahmud.

Dalam laporannya, Amir Mahmud mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah kota telah menjalankan kewenangannya, masih terdapat sejumlah catatan yang memerlukan perbaikan. Evaluasi tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan selama periode anggaran berjalan. 

Hal ini menandakan bahwa sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Wali Kota bersama DPRD masih memiliki pekerjaan rumah untuk membenahi tata kelola.

Baca juga

KA Logawa Kini Punya Kelas Eksekutif, Daop 9 Jember Tambah Dua Gerbong Stainless Steel

Menanggapi hal itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan bahwa pihaknya akan segera menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang masuk. 

Ia mengakui bahwa salah satu kelemahan yang selama ini terjadi adalah belum maksimalnya proses monitoring, kontrol, dan surveillance.

“Ternyata monitoring, kontrol, surveillance ini belum kita maksimalkan. Baru tahun ini kita laksanakan untuk merampungkan SIRUP di awal. Dengan demikian kita bisa memonitor, mengontrol secara maksimal,” ujar Aminuddin kepada awak media usai sidang dewan.

Wali Kota juga memperkenalkan inovasi terbaru yang diharapkan mampu menjawab persoalan pengawasan di lapangan. 

Baca juga

Teknologi Geotagging Jadi Senjata Baru Pemkot Probolinggo Antisipasi Manipulasi Proyek Pendidikan

Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kini telah dioperasikan dashboard SIPENA, sebuah aplikasi berbasis geotagging. Teknologi ini memungkinkan pemantauan proyek secara lebih detail dan akurat.

“Aplikasi yang berbasis geotagging sehingga lebih detail untuk menjamin fisik pengadaan barang dan mencegah praktik manipulasi,” jelasnya.

Dengan sistem ini, setiap titik lokasi proyek dapat dipantau secara visual dan terintegrasi, sehingga risiko manipulasi data fisik di lapangan bisa ditekan seminimal mungkin. 

Aminuddin menyambut baik rekomendasi DPRD sebagai bentuk sinergi yang justru memperkuat tata kelola pemerintahan. Seluruh catatan dan masukan akan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait agar program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar ke depannya bisa berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. (*)