TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Inspeksi mendadak atau sidak kembali dilakukan Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Selasa (21/10/2025). Kali ini, proyek arteri di Jalan Soekarno-Hatta hingga Panglima Sudirman yang jadi sasaran. Hasilnya, sejumlah temuan 'menggelitik' terekam, mulai dari kualitas material yang dicurigai hingga dampak lingkungan yang luput dari penanganan.

Proyek prestisius senilai sekitar Rp 38–40 miliar ini merupakan program penghargaan dari Kementerian PUPR dan dikerjakan oleh PT Tri Jaya Cipta Makmur Lamongan.

Pekerjaan tersebut meliputi pengaspalan jalan sepanjang 4,5 kilometer lengkap dengan drainase, trotoar, dan Penerangan Jalan Umum (PJU), dan dijadwalkan tuntas Desember 2025.

Namun, di balik skema pendanaan yang bersifat apresiasi ini, tim Komisi III DPRD Kota Probolinggo menemukan sejumlah masalah teknis dan lingkungan yang disebut 'tak sesuai standar'. 

Catatan merah yang paling mencolok adalah ditemukannya retakan pada kanstin trotoar di beberapa titik.

Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, tak menutupi kekecewaannya. Ia menegaskan, proyek berskala jumbo ini harusnya menghasilkan karya terbaik, bukan malah mengorbankan estetika dan status kota sebagai 'Kota Seribu Taman'.

“Banyak temuan di lapangan, terutama retakan pada kanstin trotoar yang harus segera dievaluasi dan diganti. Ini masalah kualitas! Selain itu, penebangan puluhan pohon harus diimbangi dengan komitmen penanaman kembali yang serius,” cetusnya.

Politisi Golkar itu juga menyentil soal tanggung jawab pemulihan taman yang rusak akibat proyek. Menurutnya, biaya perbaikan taman mutlak harus ditanggung oleh kontraktor, bukan dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Jika tidak dianggarkan untuk pemulihan, itu menunjukkan itikad kurang baik dari pelaksana proyek,” tegas Muchlas, Rabu (22/10/2025).

Di sisi lain, Robit Riyanto, Anggota Komisi III, menyoroti dan mempertanyakan nilai ganti rugi penebangan pohon di area proyek.

“Dari laporan, 85 pohon ditebang dengan nilai penggantian sekitar lima juta rupiah. Itu terlalu rendah. Kami minta pohon pengganti yang kualitasnya lebih baik dan sesuai dengan karakter kota,” tandas Robit.

Menanggapi temuan tersebut, Pelaksana Lapangan Proyek, Muhammad Muzzakir, menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi masalah teknis bersama Balai PUPR.

Untuk memastikan kualitas material, pihaknya berjanji akan segera melakukan uji laboratorium.

“Kanstin yang retak kemungkinan terjadi saat bongkar muat. Kami akan melengkapi penerangan, serta terbuka terhadap masukan dari DPRD maupun masyarakat,” jelas Muzzakir.

Komisi III berencana melakukan pengecekan ulang setelah hasil uji mutu material keluar memastikan pengawalan ketat hingga selesai.

“Kami ingin proyek ini jadi kebanggaan, bukan masalah baru. Pengawasan akan terus kami lakukan sampai tuntas,” tutup Muchlas. (*)