TIMES PROBOLINGGO, JAKARTA – Dampak perubahan iklim semakin nyata dirasakan di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena cuaca ekstrem, banjir besar, penurunan kualitas udara, hingga persoalan sampah menjadi tantangan serius yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, percepatan transisi energi dinilai belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi besar energi terbarukan yang dimiliki Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menilai persoalan utama dalam pengelolaan energi dan penanganan perubahan iklim terletak pada level kebijakan. Menurutnya, ada tiga hal mendasar yang perlu segera diperbaiki, yaitu koordinasi kebijakan (policy coordination), kejelasan kebijakan (policy clarity), dan konsistensi kebijakan (policy consistency).

Pernyataan itu disampaikan Eddy dalam diskusi “Climate Action 101 Talkshow: From Crisis to Opportunity – Indonesia’s Path to Sustainable Growth” yang digelar oleh The Habibie Center di Jakarta Convention Center, sebagai bagian dari Indonesia International Sustainability Forum (IISF).

Dalam forum tersebut, Eddy menyoroti masih tumpang tindihnya koordinasi antar kementerian dalam pengelolaan ekonomi karbon. Ia mencontohkan, untuk bisa masuk ke sektor karbon, pelaku usaha saat ini harus berurusan dengan empat kementerian koordinator dan belasan kementerian teknis.

“Dengan struktur yang begitu rumit, sulit bagi Indonesia untuk bergerak cepat. Karena itu, dibutuhkan upaya khusus agar Indonesia bisa menjadi pemimpin global di bidang iklim, sebagaimana visi Presiden Prabowo,” ujarnya.

Sebagai solusi, doktor ilmu politik lulusan Universitas Indonesia itu mengusulkan pembentukan lembaga khusus atau bahkan kementerian baru yang memiliki mandat mengoordinasikan kebijakan ekonomi karbon dan pengelolaan perubahan iklim lintas sektor.

Menurut Eddy, keberadaan lembaga tunggal akan memastikan langkah mitigasi krisis iklim dan transisi energi berjalan lebih terpadu. “Dengan adanya otoritas yang jelas, Indonesia akan memiliki kredibilitas instan di mata dunia, menunjukkan keseriusan menghadapi krisis iklim sekaligus membuka peluang ekonomi baru dari investasi hijau dan pendanaan global,” katanya.

Eddy menegaskan bahwa saat ini Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan “perubahan iklim”, melainkan sudah memasuki fase krisis iklim yang membutuhkan penanganan cepat, sistematis, dan menjadi prioritas utama negara.

Selain dorongan pembentukan lembaga khusus, Eddy juga menekankan pentingnya percepatan regulasi yang mendukung transisi energi bersih. Ia menyebut DPR dan pemerintah tengah membahas empat rancangan undang-undang strategis, yakni RUU Energi Terbarukan, RUU Ketenagalistrikan, RUU Migas, dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

RUU terakhir, yang merupakan inisiatif Fraksi PAN, telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dan ditargetkan rampung pada tahun depan.

“Dengan regulasi yang kuat dan koordinasi kebijakan yang terintegrasi, Indonesia dapat mempercepat transisi energi sekaligus memperkokoh posisi dalam kerja sama global menghadapi krisis iklim,” tutur Sekjen PAN itu.

Menutup paparannya, Eddy menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki seluruh modal untuk memimpin transformasi energi bersih di tingkat global. Namun, hal itu hanya dapat terwujud bila dikelola di bawah satu payung kelembagaan yang kuat dan visioner.

“Krisis iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan. Ini sudah menjadi isu eksistensial bagi bangsa. Karena itu, Indonesia memerlukan kementerian atau lembaga khusus yang mampu menjembatani kebijakan lintas sektor, agar kita bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga menjadi pemimpin dalam ekonomi hijau,” ucapnya. (*)