TIMES PROBOLINGGO, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat gelombang perjalanan yang signifikan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dalam sembilan hari masa angkutan (18-26 Desember 2025), tercatat sebanyak 10.117.847 orang telah menggunakan angkutan umum.

Angka ini menunjukkan tren peningkatan sebesar 4,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang sebesar 9.649.440 orang. “Namun keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Kami terus tekankan kepada para operator untuk meningkatkan pengawasan operasional,” tegas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Ernita Titis Dewi, seperti dikutip di Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Rincian penggunaan angkutan umum selama periode tersebut adalah:

• Kereta Api: 3.526.380 orang

• Penyeberangan: 1.731.248 orang

• Angkutan Laut: 880.304 orang

• Angkutan Udara: 2.460.518 orang

• Angkutan Darat (Bus): 1.519.397 orang

Tidak hanya pergerakan penumpang, mobilitas kendaraan pribadi juga meningkat. Posko Pusat Kemenhub mencatat 1.582.977 kendaraan keluar dari Gerbang Tol Jakarta, sementara yang masuk sebanyak 1.488.424 unit. Total kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Jabodetabek mencapai 4.053.761 unit, dan di Gerbang Tol Non-Jabodetabek sebanyak 3.370.029 unit.

Untuk mengatasi kepadatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama tentang manajemen lalu lintas. “Pengaturan ini disesuaikan dengan kondisi jalan berdasarkan pertimbangan atau diskresi Korlantas Polri,” jelas Titis.

Di ruas jalan arteri, pergerakan juga tinggi dengan 4.768.603 kendaraan keluar dari Jabodetabek dan 4.770.273 kendaraan melintas di arteri non-Jabodetabek.

Menyikapi potensi cuaca ekstrem, Kemenhub mengimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca dan menyesuaikan rencana perjalanan. “Bagi masyarakat yang sedang bepergian dan berlibur, kami imbau untuk selalu berhati-hati, perbaharui informasi terutama mengenai cuaca dan kepadatan melalui nomor-nomor darurat yang tersedia maupun media sosial,” pesan Titis.

Koordinasi intensif terus dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, BMKG, Basarnas, dan operator transportasi. Posko Pusat yang beroperasi 24 jam hingga 5 Januari 2026 berfungsi sebagai pusat koordinasi nasional untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung dengan selamat, aman, dan lancar. (*)