TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Sinyal kuat soliditas kepemimpinan di Pemkab Probolinggo terpancar saat Bupati Gus dr. Mohammad Haris atau Gus Haris dan Wakil Bupati, Fahmi AHZ atau Ra Fahmi secara bersama-sama memimpin proses mutasi jabatan besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 19 pejabat eselon II mengalami pergeseran.

Perombakan kabinet birokrasi ini dinilai sebagai langkah nyata Gus Haris dan Ra Fahmi AHZ untuk melakukan penyegaran tubuh birokrasi pasca mereka menjabat. Tujuan utamanya: menempatkan figur yang tepat di pos-pos strategis demi mengakselerasi program pembangunan yang pro-rakyat.

Momen pelantikan menjadi perhatian publik karena Gus Haris dan Ra Fahmi AHZ nampak begitu mesra dan kompak, menunjukkan tidak adanya dualisme kepemimpinan dalam pengambilan keputusan sensitif ini. Keharmonisan ini menjadi modal politik yang sangat berharga bagi jalannya roda pemerintahan.

Bupati Gus Haris menegaskan, penataan ini adalah upaya untuk mengeliminasi zona nyaman dan memastikan setiap ASN menjalankan tugas dengan integritas penuh.

"Mutasi ini adalah keniscayaan dan kebutuhan organisasi, bukan karena suka atau tidak suka. Kami berdua berkomitmen menempatkan pejabat yang memiliki sense of crisis dan berani keluar dari rutinitas. Pejabat yang main di zona nyaman, mohon maaf, harus kami 'usir' demi kepentingan Probolinggo yang lebih maju," tegas Gus Haris.

Sementara itu, Wakil Bupati Ra Fahmi AHZ menyoroti aspek profesionalisme dan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa penyegaran ini harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Soliditas kami adalah garansi bahwa setiap kebijakan, termasuk mutasi ini, telah melalui kajian matang. Pesan kami jelas: profesionalisme harus diutamakan, dan tidak boleh ada pelayanan publik yang terhambat. Kekompakan kami berdua harus tercermin dalam kinerja ASN yang melayani, bukan dilayani," tambah Ra Fahmi AHZ.

Meskipun 19 posisi penting telah terisi, namun masih menyisakan pekerjaan rumah. Dua jabatan eselon II strategis hingga kini masih kosong dan menunggu pengisian definitif. 

Kedua jabatan tersebut adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil).

Sebelumnya, sebanyak 130 pejabat eselon III dan IV juga telah dilakukan mutasi besar-besaran sebelumnya. Mutasi itu dilakukan sebagai bentuk penyegaran tubuh birokrasi. (*)