TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Rapat Badan Anggaran (Banggar) yang membahas pelayanan RSUD dr Mohamad Saleh, Kota Probolinggo, Jawa Timur, berlangsung tegang.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo, pada Rabu (17/4/2024) sekitar pukul 20.00 WIB, sempat dihentikan.

Seluruh anggota DPRD beserta OPD terkait meninggalkan ruang rapat dan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke RSUD dr. Mohamad Saleh.

OPD lain yang hadir di rapat banggar dengan TAPD dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2023 tetap berada di ruang sidang utama Gedung DPRD Kota Probolinggo, hingga sidang selesai.

Dalam sidak yang didampingi Sekda Kota dr Ninik dan Direktur RSUD dr Intan, anggota DPRD menemukan beberapa pasien di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Mereka mengaku belum mendapatkan kamar, padahal salah satu keluarga pasien mengaku masuk ruang IGD pada Rabu (17/4/2024) pukul 09.00 pagi, dan tertahan di sana kurang lebih 12 jam.

Sidak gabungan antara pimpinan, komisi I, dan komisi II mengalami ketegangan dengan petugas ruang penerimaan pasien karena perangkat monitor LCD yang menampilkan kondisi dan situasi di setiap ruangan RSUD mati.

Pihak RSUD belum memperbaiki perangkat pemantau CCTV yang berada di setiap ruangan. Padahal, televisi layar lebar tersebut mati lebih dari seminggu yang lalu.

“Ini kan sudah lebih seminggu mati. Kenapa belum diperbaiki. Monitor ini urgen, karena keluarga pasien dan petugas bisa tahu situasi dan kondisi setiap ruangan,” tegas Eko Purwanto salah satu anggota dewan dengan nada tinggi.

Eko curiga monitor pantau di dekat pintu masuk IGD sengaja dimatikan agar keluarga pasien tidak tahu situasi ruangan, apakah dipan kosong atau penuh.

Eko juga mengingatkan seorang petugas keamanan yang bertugas malam itu karena pelayanannya dikeluhkan keluarga pasien dan warga lain.

Bahkan, Eko Purwanto dan Sibro Malisi mengaku pernah mengalami sendiri ketidaknyamanan tersebut.

“Silahkan ikuti SOP, tapi tidak kaku dan kasar seperti itu. Sudah jangan ngengkel, saya langsung yang ngalami,” ujar Eko yang diamini Sibro Malisi.

Eko menceritakan, saat itu mengantar mertuanya ke RSUD, dihardik satpam dan diminta menunggu di luar.

“Bukan karena mertua saya. Tapi ini pasien, yang butuh penanganan dan ketenangan. Kalau pasien memang harus menunggu, ya jangan disuruh nunggu diluar. Pasien lain pasti diperlakukan seperti itu,” tandasnya.

Eko dan anggota DPRD yang lain ingin pasien diperlakukan dengan ramah, tanpa ada petugas yang marah-marah atau menunjukkan ekspresi wajah yang cemberut kepada pasien dan keluarganya.

“Kalau tidak sanggup dan tidak mau berubah, rombak saja. Ganti semua petugas pelayanan RSUD,” tambah Eko dihadapan sekda kota dan direktur RSUD, yang diangguki pimpinan dan anggota dewan yang lain.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan jika ada beberapa pasien yang ditolak oleh RSUD dr. Muhamad Saleh.

“Jangan-jangan pasien memang diarahkan ke Rumah Sakit Ar Rozy,” celetuk salah satu anggota DPRD.

Sementara itu, direktur RSUD dr. Intan tidak menyangkal pernyataan salah satu anggota dewan tersebut. Menurutnya, penolakan pasien mungkin hanya terkait dengan masalah komunikasi.

Ia menjelaskan jika RSUD saat ini sedang penuh, sehingga beberapa pasien disarankan untuk ke rumah sakit lain.

“Akhir-akhir ini, RSUD memang penuh sampai ada yang enggak kebagian tempat tidur. Pasien baru kami tampung di kursi roda dan ruangan IGD,” katanya.

Anggota DPRD memberikan masukan yang baik bagi RSUD. Ke depan, pihaknya akan melakukan perbaikan berdasarkan keluhan anggota dewan dan warga.

Namun, dr. Intan menegaskan jika di rumah sakit yang dipimpinnya, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selalu meningkat. Menurutnya, IKM tahun sebelumnya lebih baik dari pada saat ini.

“IKM RSUD selalu meningkat. Selama ini masyarakat puas dengan pelayanan rumah sakit. Perbaikian pelayanan akan terus kami perbaiki. Mulai dari perawat, satpam dan petugas administrasi,” ucapnya.

Sebelum meninggalkan RSUD, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib menyatakan, sidak dilakukan atas permintaan anggota banggar. Hal ini karena pertanyaan dan klarifikasi yang diajukan oleh anggota banggar tidak dapat dijawab dengan detail oleh OPD terkait.

“Akhirnya kita kroscek langsung ke lapangan seperti apa kondisinya. Karena pertanyaan dan klarifikasi anggota banggar enggak bisa dijawab oleh pak direktur. Kita langsung menanyakan ke petugas RSUD,” jelas Mujib.

Pihaknya telah mendapatkan beberapa keterangan yang akan disampaikan dalam rapat lanjutan dan rekomendasi.

“Kita lanjutkan rapatnya. Ada temuan soal pelayanan. Penyampaian komunikasi baik elektronik dan lisan masih ada kekurangan. Ya, harus dibenahi,” pungkasnya. (*)