JAKARTA – Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) mengumumkan akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS). Perpres ini adalah produk hukum yang mengatur model kerja sama dan hubungan antara media dan platform global untuk ekosistem pers yang seimbang dan berkeadilan.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menerima anggota Dewan Pers yang dipimpin Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/6/2023).

Presiden RI Jokowi  bersama Mensesneg Ri Pratikno menyambut Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, bersama anggota Dewan Pers M Agung Dharmajaya, Sapto Anggoro, Dr. Agung Kristanto, Arif Zulkifli, Totok Suryanto dan Yadi Hendriana.

Presiden RI menyetujui kontribusi Dewan Pers yang berlandaskan UU Pers 40/1999 dalam penyusunan Kepres tentang Pembangunan Berkelanjutan Media Massa.

Baca juga

Ini Juru Kunci Lima Besar Pasar Smartphone Indonesia 2025, Pangsa Pasar Hanya 15 Persen

"Dalam hal media sustainability ini Presiden menyetujui bahwa Perpres MS mengacu pada UU Pers sesuai masukan Dewan Pers," kata Ninik.

Terkait hal itu, Presiden mengukuhkan kehadirannya pada acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumatera Utara pada 9 Februari 2023.

“Saya hadir di HPN Medan,” kata Presiden RI Jokowi. Saat itu, Presiden menerima laporan dari anggota Dewan Pers tentang pergantian pemerintahan, Prof. Sepeninggal Azyumardi Azra, serta pemberitaan Indeks Kebebasan Pers dan perkembangan keberlanjutan media.

Soal kebebasan pers, menurut Presiden sudah lengkap. "Kalau soal kebebasan pers, saya kira sudah kurang bebas apa. Justru yang penting sekarang adalah media harus bertanggungjawab. Di situ yang penting," kata Jokowi.

Baca juga

Paiton Energy Pasok Bantuan Banjir bagi Ribuan Warga Probolinggo-Situbondo

Presiden juga mencermati platform global dalam rangka menjaga keseimbangan dan keadilan yang bisa diprediksi. "Pengembangan teknologi artificial intelligence (AI) harus terus mendapat perhatian pers," pesan Presiden RI Jokowi. (*)