TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Pemkab Probolinggo menyalurkan bantuan Cadangan Pangan kepada lebih dari 7.000 warga miskin. Bantuan itu disalurkan kepada masyarakat yang berada di wilayah Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kecamatan Pakuniran.

Bantuan cadangan pangan berupa beras seberat 10 kilogram diberikan kepada 7.778 keluarga penerima manfaat (KPM) di 7 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Rinciannya, Kecamatan Tiris sebanyak 1.652 KPM, Kecamatan Krucil sebanyak 2.540 KPM, dan Kecamatan Gading sebanyak 1.094 KPM.

Selanjutnya, bantuan tersebut juga disalurkan ke Kecamatan Pakuniran dengan jumlah 739 KPM, Kecamatan Banyuanyar dengan jumlah 1.048 KPM, Kecamatan Gending dengan jumlah 257 KPM, dan Kecamatan Besuk dengan jumlah 449 KPM.

Pada tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan hanya memberikan bantuan kepada 2.048 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tapi, di tahun 2024, bantuan itu diberikan kepada 7.778 KPM, atau sekitar 4 kali lipat lebih banyak. Artinya, jumlah bantuan yang disalurkan tahun ini jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu.

“Nanti mugkin tahun depan bisa sesuai sesuai yang diharapkan oleh rakyat. Dimana KPM kita sekitar 14 ribu. Jadi idealnya itu harus 14 ribu dana kita kalau 2 kali pemberian,” terangnya Yahyadi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo.

Yahyadi menjelaskan untuk penyaluran bantuan cadangan pangan ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama diberikan kepada 2.493 KPM yang tersebar di 4 kecamatan (Pakuniran, Banyuanyar, Gending, dan Besuk).

“Penyalurannya tahap kedua nanti dilakukan setelah paceklik di bulan Nopember hingga Desember bagi 3 kecamatan (Tiris, Krucil dan Gading),” jelasnya.

Menurut Yahyadi, bantuan cadangan pangan kali ini bukan berasal dari dana tahun 2024, melainkan dari tahun anggaran 2023. Sementara penerima bantuan cadangan pangan tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah diatur dalam aturan P3KE 2023.

“Tetapi saya tidak henti-hentinya meminta kepada Camat agar kepala desa memverifikasi data P3KE di wilayahnya. Kalau ada perubahan seperti meninggal dunia atau sudah tidak miskin supaya bisa ditindaklanjuti karena memang ada aturannya semua,” tambahnya. (*)