TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Kerusuhan di sejumlah daerah belakangan ini ikut menjadi perhatian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Probolinggo Raya. Ketua PWI, Babul Arifandhie, mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi situasi.

Ia menegaskan, semua pihak perlu menahan diri agar aksi penyampaian aspirasi tidak berujung pada kerusuhan yang justru merugikan bangsa.

“Demokrasi tidak boleh mati, menyampaikan aspirasi sudah diatur oleh undang-undang. Namun mari sama-sama menahan diri agar penyampaian aspirasi tidak berujung anarkis,” kata Babul, Rabu (3/9/2025).

Babul juga menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa dalam unjuk rasa di beberapa daerah. Ia berharap peristiwa serupa tidak terulang.

Khusus di Probolinggo Raya, ia bersyukur aksi mahasiswa, pekerja, maupun warga masih berjalan tertib tanpa merusak fasilitas umum. Hanya saja, ia menyayangkan munculnya konten-konten provokatif di media sosial.

“Ini provokasi digital yang tidak seharusnya dilakukan, bahkan ada konten dengan latar belakang Kiai Hasan Genggong dan menyebut nama Bupati Probolinggo sebagai legitimasi dalam ajakan provokatifnya,” sesalnya.

Konten dari akun TikTok seperti @muhammadfathurrosy dan @nona_aaaa88 sempat viral sebelum akhirnya ditake-down (dihapus). Namun, video telanjur diunduh dan disebar ulang secara manual oleh warganet.

“Ajakan provokatif di ruang digital dengan mengajak masyarakat turun jalan menyampaikan aspirasi sembari merusak fasilitas umum, tidak mencerminkan karakter masyarakat Probolinggo yang santun dan religius,” cetusnya.

Karenanya, Babul mengajak seluruh masyarakat untuk bijak bermedia sosial. Ia menekankan ruang digital sebaiknya dipakai sebagai sarana edukasi, bukan sumber perpecahan.

“Ruang digital sebaiknya dimanfaatkan untuk sarana edukasi dan meningkatkan produktivitas, bukan jadi alat untuk memecah belah bangsa dan jadi sumber kekacauan,” ucapnya.

Segenting apa pun situasi, kata Babul, logika harus tetap dikedepankan. “Insya-Allah aspirasi masyarakat Probolinggo tetap tersalurkan, kondusif tanpa harus menciderai sistem demokrasi di negara kita,” pungkasnya. (*)