PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo memasang target pendapatan asli daerah (PAD) untuk Tahun Anggaran 2027, melonjak hingga 25 persen. Di balik optimisme itu, ada pekerjaan rumah yang tak kalah besar yaitu memastikan belanja wajib di sektor pendidikan dan kesehatan tetap terpenuhi tanpa mengganggu program prioritas lainnya.

Hal itu mengemuka dalam pemaparan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Puri Manggala Bhakti, Senin (2/3/2026). 

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, mengakui bahwa peningkatan PAD hingga seperempat dari realisasi saat ini merupakan tantangan tersendiri. 

Sebab, di sisi lain, pemerintah wajib mengalokasikan anggaran untuk mandatory spending, terutama pendidikan dan kesehatan.

“Kita punya target peningkatan PAD yang cukup progresif. Tapi di sisi lain ada mandatory spending seperti pendidikan dan kesehatan yang juga harus dipenuhi. Jadi perlu perencanaan yang cermat agar semuanya tetap selaras,” ujar Rey yang akrab disapa Tiyok.

Tiyok menjelaskan, dalam menyusun kebijakan fiskal 2027, pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada peningkatan pendapatan. 

Baca juga

Target PAD Naik 25 Persen, Pemkot Probolinggo Waspadai Belanja Wajib Pendidikan dan Kesehatan

Belanja daerah harus tetap berpijak pada kebutuhan riil, seperti pemenuhan sarana prasarana sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, serta layanan kesehatan yang merata.

Dari sektor pendidikan, misalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih menghadapi persoalan kekurangan guru dan keterbatasan fasilitas sekolah. 

Sementara di bidang kesehatan, kebutuhan akan enam unit puskesmas pembantu di tingkat kelurahan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dijawab.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menegaskan bahwa seluruh program pembangunan 2027 harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU), bukan sekadar proyek fisik. 

Indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup menjadi patokan utama.

Baca juga

BPC HIPMI Kabupaten Probolinggo Dukung Jatim Tuan Rumah Munas XVIII HIPMI 2026

Ia mencontohkan, pembangunan puskesmas pembantu tidak cukup hanya dengan gedung, tetapi harus didukung tenaga medis dan peralatan yang memadai. 

Demikian pula di sekolah, peningkatan kualitas SDM harus sejalan dengan penyediaan sarana belajar yang layak.

Tema besar pembangunan 2027 memang diarahkan pada penguatan infrastruktur perkotaan dan pertumbuhan ekonomi. 

Namun, Tyok menegaskan pemerintah tetap berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan fisik dan belanja nonfisik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Kita berupaya mensinergikan antara aspirasi masyarakat, masukan legislatif, dan prioritas pembangunan daerah. Semua harus masuk dalam perencanaan yang matang,” pungkasnya. (*)