TIMES PROBOLINGGO, JAKARTA – Pemenuhan permintaan pangan nasional masih menjadi masalah yang tak kunjung usai. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari pertambahan jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas pertanian, khususnya tanaman pangan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia ada sebanyak 275,8 juta jiwa, meningkat cukup besar dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai 255,6 juta jiwa. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini, tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas pertanian. Salah satunya tergambar dari hasil produksi padi di Indonesia yang masih berada diangka 54,7 juta ton pada tahun 2022. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2020 yang berada di angka 54,6 juta ton. 

Agar mampu memenuhi pasokan permintaan pangan yang terus meningkat, impor bahan pangan merupakan jalan yang masih harus ditempuh pemerintah. Data impor yang dihasilkan BPS menunjukkan, untuk bahan pangan berupa beras saja, Indonesia masih harus mengimpor 407.741 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan pada tahun 2021.

Indonesia bahkan masih bergantung pada impor beras dari India, Thailand, Vietnam dan Pakistan sebagai negara asal yang paling banyak melakukan impor beras ke Indonesia. Kondisi ini juga berlaku pada kacang kedelai. Indonesia masih harus mengimpor 2,5 juta ton kacang kedelai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduknya di tahun 2021. 

Sebagai negara agraris dengan luas wilayah 1,9 juta kilometer persegi dan didominasi oleh tanah yang subur, tentu kondisi ini sangat memprihatinkan. Kapasitas produksi pangan nasional perlu ditingkatkan dengan memacu peningkatan produktivitas pertanian atau memperluas lahan pertanian. Tanpa salah satu upaya ini, maka masalah pemenuhan pangan nasional akan terus menimbulkan ketergantungan Indonesia pada impor pangan. 

Saat ini peningkatan produktivitas pertanian harus menjadi upaya utama yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional. Sebab, perluasan lahan pertanian lebih sulit dilakukan di tengah laju konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yang massif dilakukan. Konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian massif dilakukan karena peningkatan jumlah penduduk di wilayah konstreasi tertentu, sehingga diperlukannya pembukaan lahan untuk dijadikan perumahan dan fasilitas lainnya. 

Sayangnya, peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia masih menemui jalan buntu. Hal ini terjadi karena rendahnya kualitas SDM di sektor pertanian. Data BPS menunjukkan bahwa 66,3 persen tenaga kerja di sektor pertanian memiliki pendidikan SD ke bawah. Jumlah ini mencapai angka 25,6 juta tenaga pekerja. 

Rendahnya kualitas tenaga kerja di sektor pertanian juga diperparah dengan tenaga kerja yang didominasi oleh orang tua. Berdasarkan usia, sektor pertanian didominasi oleh kelompok penduduk berusia 45 tahun ke atas dengan persentase sebesar 54,1%. Tenaga kerja pada rentang usia ini, umumnya tidak memiliki produktivitas kerja yang tinggi karena sudah menurunnya kesehatan, kreativitas dan inovasi dalam bekerja. 

Duet maut antara rendahnya pendidikan dan rentang usia tenaga kerja di sektor pertanian merupakan efek domino dari ketidaksejahteraan tenaga kerja pada sektor pertanian. Rata-rata upah/pendapatan tenaga kerja di sektor pertanian hanya mencapai Rp 55.520,00 per hari atau berkisar Rp 1,67 juta per bulan. Berada jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan tenaga kerja di Indonesia yang saat ini berada di angka Rp 3,07 juta per bulan. 

Rendahnya tingkat pendapatan petani di Indonesia terjadi karena profit margin hasil pertanian yang sangat kecil. Salah satu penyebab utamanya adalah ketergantungan petani kepada tengkulak/pengumpul/penampung dalam hal pemasaran dan pemodalan Hasil panen yang dihasilkan petani harus melalui banyak tengkulak untuk dapat sampai ke tangan konsumen akhir. Petani juga masih banyak bergantung kepada tengkulak dalam hal pemodalan.

Keberadaan tengkulak bagi petani sebenarnya bak buah simalakama. Tengkulak sering kali menjadi penyelamat petani karena menjadi satu-satunya subjek siaga yang bersedia membeli seluruh hasil panen. Selain itu, tengkulak juga menjadi tonggak harapan petani karena mampu menjadi penyedia pinjaman modal untuk dapat mengolah lahan pertaniannya.

Namun di sisi lain, tengkulak sering kali membeli hasil panen petani dengan harga yang sangat murah dan memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Hal ini terjadi karena tengkulak masih memonopoli hasil pertanian tanpa adanya regulasi dan standar harga pembelian, disertai dengan ketidakadaan standar bunga pinjaman. 

Kualitas tenaga kerja yang buruk, rendahnya pendapatan, dan resiko gagal panen menyebabkan perbankan sulit memberikan akses keuangan pada petani. Dalam memberikan pinjaman pada petani, perbankan tentu tidak mau merugi dan tetap berpedoman pada peluang pengembalian pinjaman. Disinilah pentingnya peran pemerintah untuk memutus runtut masalah pertanian Indonesia. 

Pemerintah perlu hadir sebagai media perantara petani dengan konsumen, sekaligus memberikan akses petani ke keuangan. Apabila petani memiliki akses ke fasilitas keuangan, petani tidak perlu lagi bergantung penuh pada pinjaman tengkulak. Petani juga akan mampu menghasilkan profit margin yang lebih besar karena terputusnya alur panjang distribusi hasil pertanian yang melibatkan banyak pihak. Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani pun akan meningkat, seiring dengan peningkatan profit margin petani.

Peningkatan profit margin petani tentu akan berimbas pada penyelesaian masalah utama pertanian, yakni produktivitas pertanian yang rendah. Jika sektor pertanian mampu mensejahterahkan tenaga kerjanya, bukan hal mustahil jika akan semakin banyak tenaga kerja yang tertarik untuk menekuni sektor ini. Keberadaan tenaga kerja berkualitas karena dorongan kesejahteraan yang menjanjikan, tentu akan membawa sektor pertanian untuk mampu memberikan produktivitas hasil pertanian yang lebih baik. 

Hingga tahun 2022, sektor pertanian Indonesia mampu menyerap 28,61 persen tenaga kerja. Persentase ini adalah yang terbesar diantara sektor-sektor lainnya, yang berarti mayoritas tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor pertanian. Apabila pemerintah mampu mensejahterahkan petani, secara tidak langsung pemerintah juga telah mampu mensejahterahkan mayoritas tenaga kerjanya. 

Pada bulan Juni 2023 ini, terdapat agenda rutin pemerintah yang fokus memonitoring kondisi pertanian Indonesia secara menyeluruh yaitu Sensus Pertanian. Sensus Pertanian hadir setiap 10 tahun sekali, pada tahun berakhiran 3. Pada tahun ini pemerintah melalui BPS akan mengumpulkan berbagai informasi strategis pertanian untuk dapat memberikan gambaran terkait Pembangunan Pertanian Nasional.

Pengumpulan data Sensus Pertanian 2023 akan berlangsung pada 1 Juni – 31 Juli 2023. Salah satu informasi strategis yang akan dikumpulkan adalah akses petani terhadap kredit dan asuransi. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat yang terkait, mampu secara aktif mendukung kegiatan Sensus Pertanian 2023 untuk dapat menghasilkan data statistik pertanian yang muktahir dan terpadu. 

Masalah pemenuhan permintaan pangan nasional akan sangat mungkin diselesaikan dengan mensejahterahkan petani. Pemutusan rantai panjang tengkulak dengan kehadiran pemerintah sebagai perantara dan media peminjaman modal merupakan sebuah jalan mulus untuk mendobrak runtut panjang masalah pertanian Indonesia. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara agraris pun dapat kembali menjadi negara swasembada pangan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri. 

***

*) Oleh: Lydia Putri, Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.