TIMES PROBOLINGGO, JAKARTA – Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah (LP2 PPM) meluncurkan Program Penjaminan Mutu Pesantren di Yogyakarta, Rabu (24/9/2025) kemarin. 

Acara yang mengusung tema “Reformulasi Pendidikan Muhammadiyah: Transformasi Keunggulan Pendidikan Dasar, Menengah dan Pesantren Menjawab Tantangan Pendidikan Berkemajuan” ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. 

Dalam sambutannya Haedar Nashir berharap dengan peluncuran Penjaminan Mutu Pesantren, dapat meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren Muhammadiyah. 

Haedar kembali menegaskan bahwa sejak awal dasar pendidikan Muhammadiyah adalah pemurnian ajaran islan yang dipadu dengan semangat tajdid. 

"Ada yang menilai Muhammadiyah tidak lagi murni hanya karena biaya lembaga pendidikan dan amal usaha dianggap mahal. Saya tidak tahu penilaian itu berdasarkan ilmu apa. Padahal, tajdid dalam Muhammadiyah bukan semata pemurnian, tetapi juga dinamisasi sesuai zaman," kata Haedar dikutip muhammadiyah.or.id. 

Haedar juga menyayangkan banyak yang menyerderhanakan pemahaman tafsir surat Al Maun yang menjadi ajaran kunci Muhammadiyah. 

"Surat Al Maun sering dipahami secara sempit hanya sebagai teologi pembela kaum lemah. Padahal, ia menegaskan, ayat-ayat tersebut sesungguhnya merupakan seruan bagi orang-orang kaya agar peduli kepada mereka yang membutuhkan," paparnya. 

Lebih lanjut Haedar mengatakan banyak sekolah Muhammadiyah yang lebh murah dibanding sekolah negeri yang dibiayai APBN. "Muhammadiyah tidak mendapatkan itu. Kelangsungan sekolah dan rumah sakit swasta sepenuhnya bergantung pada partisipasi masyarakat," kata Haedar. 

Haedar menegaskan pesantren dan lembaga pendidikan Muhammadiyah harus mengacu pada dokumen resmi yang menjadi pemikiran dan gerakan, yaitu Muqaddimah AD Muhammadiyah (1951), Khittah Palembang (1956), Kepribadian Muhammadiyah (1962), Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (1969), hingga Risalah Islam Berkemajuan (2022).

"Inilah yang seharusnya menjadi pedoman dalam memahami arah pendidikan pesantren Muhammadiyah agar mutunya terjamin, tapi tetap dalam koridor ideologi Muhammadiyah," tegasnya.

Sementara itu Ketua LP2 PPM, Maskuri menyebutkan jumlah pesantren Muhammadiyah terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data, tahun 2015 terdapat 127 dan tahun 2025 meningkat menjadi 445 pesantren di 27 provinsi.

"Ini kabar yang menggembirakan, namun secara mutu juga perlu ditingkatkan," ujarnya. 

Kata Maskuri, memang ada ketimpangan mutu pesantren di berbagai daerah. Karena itulah pentingnya Penjaminan Mutu Pesantren. 

"Instrumen ini dirancang sebagai panduan bersama untuk meningkatkan mutu lulusan, mutu proses pembelajaran, mutu ustadz, dan mutu pengelolaan pesantren. Kita ingin ada evaluasi diri dan perbaikan berkelanjutan agar kualitas pesantren Muhammadiyah meningkat dari waktu ke waktu," ujarnya.

Sedangkan Toni Toharudin, Ketua Unit Penjaminan Mutu Pesantren menjelaskan penjaminan mutu tak sekadar adnimistrasi, tapi bagian dari upaya menjadikan pesantren sebgai pusat pengembangan karakter dan umat. 

"Kami sudah merancang instrumen komprehensif. Nanti akan diuji coba di 10 pesantren Muhammadiyah secara acak. Jika berhasil, akan kita terapkan lebih luas," jelas Toni.

Toni juga optimis, pesantren Muhammadiyah akan tampil sebagai model pendidikan islam yang unggul. 

Acara ini dikemas dalam tiga agenda besar sekaligus: Launching Penjaminan Mutu, Seminar Nasional, dan Pelatihan Asesor Akreditasi Pesantren Muhammadiyah. Diikuti sekitar 140 peserta, terdiri dari unsur LP2 PPM, perwakilan majelis PP Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah (PTMA), tim unit penjaminan mutu pesantren, para asesor, serta para mudir pesantren Muhammadiyah dari DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, hingga Sulawesi Selatan.(*)