Soroti Wacana "War Ticket" Haji, Anggota Komisi VIII DPR RI: Jangan Korbankan Jemaah yang Sudah Antre Puluhan Tahun
Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania kritik wacana war ticket haji. Ia nilai tidak adil bagi 5,2 juta jemaah dengan masa tunggu 26 tahun. DPR akan panggil Kemenag.
PROBOLINGGO – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania, memberikan catatan kritis terkait munculnya wacana sistem "war ticket" dalam pemberangkatan ibadah haji yang belakangan digulirkan oleh Kementerian Agama. Hal ini disampaikan di sela-sela agenda silaturahmi partai NasDem di Kabupaten Probolinggo, Jatim, Sabtu (11/4/2026).
Wacana yang disampaikan oleh Menteri dan Wakil Menteri Agama tersebut dinilai muncul secara mendadak. Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi VIII DPR RI berencana segera memanggil pihak kementerian terkait untuk meminta klarifikasi detail mengenai skema dan teknis pelaksanaan sistem tersebut.
"Secara pribadi, saya menilai kebijakan ini tidak adil bagi jemaah yang sudah mengantre sangat lama. Saat ini ada sekitar 5,2 juta jemaah dalam daftar tunggu dengan rata-rata masa tunggu mencapai 26 tahun," ungkap Dini, saat menjawab pertanyaan dari sejumlah wartawan.
Ia menekankan bahwa kebijakan baru apa pun tidak boleh mengurangi hak jemaah yang sudah terjadwal. Menurutnya, jemaah yang sudah tertib mengantre harus tetap diberangkatkan sesuai waktunya tanpa harus terganggu oleh sistem baru yang belum jelas mekanismenya.
"Harapannya, jika sistem war ticket ini tetap ingin diterapkan, pemerintah harus memastikan adanya tambahan kuota dari Arab Saudi," harapnya.
"Jangan sampai sistem ini justru menggeser atau mengganggu antrean reguler yang sudah ada sejak lama," tambah Dini. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
Berita ini juga tayang di portal nasional
Baca versi lengkapnya di jaringan nasional kami.
