Probolinggo – Pemkab Probolinggo, Jatim, meraih predikat Opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Jumat (29/5/2026).

Pencapaian ini menjadi rekor tersendiri karena menandai keberhasilan Pemkab Probolinggo dalam mempertahankan predikat WTP selama 13 kali berturut-turut.

Laporan Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh pihak BPK RI dan diterima oleh Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris, yang hadir didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma.

Menanggapi penghargaan prestisius tersebut, Gus Haris menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras. Orang nomor satu di Kabupaten Probolinggo itu juga merespons dengan sangat positif dan terbuka atas beberapa catatan penting dari BPK.

Baca juga

Bukan Sekadar Jembatan, Ini Peran Vital Gas Bumi demi Ketahanan Energi

Menurut Gus Haris, catatan dari BPK bukanlah sebuah kekurangan, melainkan bentuk evaluasi yang berharga bagi pola kepemimpinannya ke depan. Ia berkomitmen menjadikan catatan tersebut sebagai acuan untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan dan kepemerintahan di Kabupaten Probolinggo agar semakin transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, Gus Haris juga mengapresiasi kinerja jajarannya selama masa pemeriksaan berlangsung. Ia menyebut, predikat WTP ini tidak lepas dari kedisiplinan dan keterbukaan dinas-dinas di lingkungan Pemkab Probolinggo.

"Kami sangat mewanti-wanti kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar kooperatif dan antusias dalam membantu tim dari BPK selama prosesnya," ucap Gus Haris usai menerima langsung dokumen Opini WTP tersebut.

Baca juga

Dugaan Langgar Batas Kawasan, Aliansi Desak Verifikasi Proyek Tol Probowangi Dekat PLTU Paiton

Keberhasilan mempertahankan Opini WTP ke-13 ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh jajaran Pemkab Probolinggo untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan mengelola anggaran daerah dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat. (*)