PROBOLINGGO – Ada yang menarik dari cara pemerintah mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan. Salah satunya kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Mereka mengundang belasan jurnalis ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 7 di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Bukan untuk sekadar peliputan seremonial, tetapi untuk melihat langsung apakah program yang digadang-gadang sebagai pemutus rantai kemiskinan ini benar-benar berjalan.

Kegiatan yang berlangsung 15–17 April 2026 ini sengaja dirancang tanpa karpet merah. Para wartawan diajak masuk ke kelas, melihat proses belajar mengajar, memeriksa fasilitas asrama, hingga berbincang langsung dengan siswa dari keluarga miskin ekstrem yang menjadi target utama program.

Direktur Ekosistem Media Kemkomdigi, Farida Dewi Maharani, mengatakan kunjungan ini bukan sekadar formalitas. Menurutnya, publik berhak tahu kabar terbaru Sekolah Rakyat setelah hampir sembilan bulan berjalan.

"Jika pada awal peluncuran 14 Juli 2025 lalu semuanya masih dalam tahap persiapan, kini Sekolah Rakyat sudah menerima siswa dan menjalankan proses pembelajaran secara aktif. Kami ingin memastikan publik mendapatkan informasi yang komprehensif, termasuk pengalaman langsung dari siswa, guru, hingga orang tua," ujar Farida, Kamis (16/4/2026).

Yang membedakan pendekatan kali ini adalah keterbukaan akses. Kemkomdigi tidak hanya memfasilitasi jurnalis untuk melihat fisik bangunan. Mereka juga mengatur pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal. Mulai dari guru, wali asuh, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, Madihah, hingga Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika setempat, Lucia Aries Yuliyanti.

Para jurnalis diberikan kebebasan bertanya. Tidak ada pertanyaan yang diarahkan. Tidak ada narasumber yang dijaga ketat. Bahkan untuk urusan teknis yang sering luput dari sorotan, seperti ketersediaan akses internet sebagai penunjang pembelajaran digital, ikut dicek langsung di lapangan.

Sekolah Rakyat sendiri memang dirancang tidak seperti sekolah pada umumnya. Program ini merupakan pendidikan gratis berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Selain akademik, sekolah ini juga membentuk karakter, menanamkan nilai kebangsaan, serta mengajarkan keterampilan vokasi dan kemandirian.

Dengan mengajak jurnalis melihat langsung, Kemkomdigi tampaknya ingin mengakhiri spekulasi yang selama ini berkembang. Apakah sekolah ini benar-benar gratis? Apakah kualitas pendidikannya terjamin? Apakah anak-anak yang tinggal di asrama mendapatkan perlakuan layak?

Baca juga

Dugaan Langgar Batas Kawasan, Aliansi Desak Verifikasi Proyek Tol Probowangi Dekat PLTU Paiton

Farida menegaskan bahwa publikasi yang dihasilkan dari kunjungan ini diharapkan tidak hanya informatif, tetapi juga mampu menggambarkan secara nyata dampak program terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.

"Hari-hari pertama sekolah berjalan selalu ada penyesuaian. Sekarang kami ingin menunjukkan bahwa program ini sudah pada tahap operasional yang lebih matang," katanya.

Rombongan jurnalis tidak hanya meninjau gedung sekolah, asrama, dan fasilitas pendukung lainnya. Mereka juga diajak menyaksikan langsung kegiatan belajar serta aktivitas kokurikuler siswa Sekolah Rakyat jenjang Menengah Pertama (SRMP) dan Sekolah Rakyat jenjang Menengah Atas (SRMA). (*)