PROBOLINGGO – Wacana work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kota Probolinggo dipastikan masih sebatas wacana. Di tengah berbagai daerah mulai membahas opsi kerja dari rumah, Wali Kota dr. Aminudin justru mengambil keputusan yang kontras yakni dengan menekan konsumsi bahan bakar minyak dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi pegawai.

Fokus utama pemerintah kota bukan memindahkan pekerjaan ke rumah, melainkan menekan konsumsi bahan bakar minyak melalui pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. 

Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa Pemkot ingin menguji sejauh mana ASN mampu beradaptasi dengan moda transportasi yang lebih hemat energi.

“Kami belum ke WFH. Fokus kami sekarang adalah mengurangi penggunaan BBM,” tegas Aminudin.

Enam Elf Jadi Jembatan bagi ASN Pinggiran

Arah baru ini tentu tidak serta-merta mudah dijalankan. Kendala terbesar datang dari ASN yang bermukim di wilayah pinggiran seperti Wonoasih. Mengayuh sepeda onthel dari lokasi tersebut ke pusat kota dinilai tidak realistis, apalagi bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan listrik atau sepeda sebagai alternatif.

Menjawab tantangan itu, pemerintah kota menyiapkan skema darurat. Enam unit mobil elf disiagakan untuk beroperasi setiap hari sebagai angkutan antar-jemput ASN. 

Langkah ini menjadi pengakuan bahwa transisi menuju mobilitas hemat energi tidak bisa dilakukan secara instan tanpa menyediakan infrastruktur pendukung.

“Kalau dari Wonoasih ke kantor pakai sepeda onthel, tentu terlalu jauh. Maka kami siapkan elf untuk membantu mobilitas ASN,” jelasnya.

Subsidi Karcis dan Harapan Hidupkan Kembali Angkot

Tak berhenti di situ, Pemkot juga membuka opsi yang lebih luas. ASN dan masyarakat didorong untuk kembali memanfaatkan angkutan kota. Moda transportasi yang selama ini kian terpinggirkan oleh kemunculan transportasi online. 

Pemerintah bahkan menyiapkan skema subsidi berbentuk karcis, yang rencananya akan difokuskan untuk pelajar dengan jarak tempuh jauh ke sekolah.

Skema ini bukan sekadar solusi mobilitas. Ada tujuan ekonomi kerakyatan yang ingin diraih. Dengan meningkatnya jumlah penumpang angkot, diharapkan pendapatan sopir yang terus menurun bisa kembali terangkat.

“Ini sudah kami bahas dengan Dinas Perhubungan. Harapannya, kebijakan ini juga bisa mengangkat kembali pendapatan sopir angkot yang terus menurun,” ujar Aminudin.

Tanpa Urgensi WFH, Pilihan Berani yang Masih Dikaji

Di balik langkah progresif ini, Aminudin memiliki alasan mendasar mengapa WFH tidak menjadi pilihan. Menurutnya, karakteristik Kota Probolinggo yang wilayahnya relatif kecil dan jarak tempuh antar kawasan yang masih mudah dijangkau membuat kebijakan work from home menjadi sesuatu yang belum mendesak.

“Belum ada urgensi untuk WFH. Mobilitas di kota ini masih tergolong dekat,” katanya.

Apalagi, kondisi pasokan bahan bakar minyak di kota ini masih terbilang aman. Distribusi mencapai sekitar 19 ribu kiloliter per minggu, dan belum ada laporan kelangkaan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum.

Meski demikian, seluruh rencana yang telah dipaparkan masih dalam tahap pengkajian. Pemkot mengakui bahwa implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari mulai operasional enam unit elf hingga skema subsidi karcis untuk pelajar, semuanya masih menunggu hitung-hitungan fiskal yang matang.

Dengan situasi tersebut, Kota Probolinggo memilih jalan yang berbeda yaitu mengerem konsumsi BBM melalui perubahan pola transportasi ASN, alih-alih menerapkan WFH secara terburu-buru. 

Kebijakan ini sekaligus menjadi ujian sejauh mana aparatur sipil negara siap meninggalkan kenyamanan kendaraan pribadi demi mobilitas baru yang lebih hemat energi. (*)