Probolinggo – Raut para pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kota Probolinggo siang itu terlihat serius, Rabu (6/5/2026), mereka duduk berhadapan dengan jajaran Badan Anggaran DPRD setempat di ruang pertemuan Komisi III. Tidak ada teriakan, hanya tanya-jawab runut tentang satu hal yang belakangan meresahkan yakni kabar terpangkasnya anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honor guru ngaji hingga separuh.

Isu itu sampai ke telinga GP Ansor dari sejumlah kalangan. Organisasi kepemudaan ini lantas memilih jalur tabayun. 

“Kami datang untuk mengonfirmasi langsung isu yang beredar, terutama soal BOSDA dan honor guru ngaji yang disebut-sebut dikepras sampai 50 persen,” ujar Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, mengawali pertemuan.

Di hadapan belasan pengurus dan anggota GP Ansor, Ketua Banggar DPRD Dwi Laksmi Shinta lantas membeberkan kronologi. Ia menegaskan bahwa Banggar justru tengah mencari celah untuk mempertahankan alokasi anggaran bagi para pendidik, termasuk guru ngaji yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan agama di masyarakat. 

Baca juga

Bukan Sekadar Jembatan, Ini Peran Vital Gas Bumi demi Ketahanan Energi

Shinta menjelaskan dinamika pembahasan di internal dewan dan posisi Banggar yang berupaya menahan pemangkasan.

Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 12.00 siang itu berakhir dengan satu kesepakatan. DPRD dan GP Ansor sepakat akan bersama-sama mengawal alokasi BOSDA dan honor guru ngaji, terutama pada dua momen penting ke depan yaitu dalam pembahasan Perubahan Anggaran dan Kebutuhan tahun anggaran berjalan serta pembahasan anggaran murni tahun 2027.

Bagi GP Ansor, kesepakatan ini bukan sekadar catatan rapat. Salamul Huda menegaskan pihaknya akan memantau realisasi di lapangan. Ia berharap pemerintah kota berlaku bijak terhadap nasib para guru, terutama guru ngaji yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di ruang-ruang kecil madrasah dan musala. 

Baca juga

Dugaan Langgar Batas Kawasan, Aliansi Desak Verifikasi Proyek Tol Probowangi Dekat PLTU Paiton

“Kalau nanti belum juga terealisasi, kami akan terus bersuara dan memperjuangkannya sesuai hak kami sebagai organisasi kemasyarakatan dan sebagai warga,” pungkasnya. (*)