TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Sebuah fenomena sosial yang mengkhawatirkan mengguncang kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Probolinggo. Dalam enam bulan terakhir, ratusan berkas persetujuan cerai telah menumpuk di meja Wali Kota, menciptakan tren perceraian dengan intensitas yang mencengangkan.

Wali Kota Probolinggo, dokter Aminuddin, mengungkapkan keprihatinan mendalamnya atas gelombang gugatan cerai yang mencapai tiga kasus per hari ini. "Banyak sekali pegawai yang mengajukan persetujuan cerai ke saya, dan saat ini saya tidak ingin ini terus terjadi," tegas Aminuddin.

Dokter Aminuddin membeberkan data mengagetkan yang ia hadapi setiap harinya. "Dalam sehari yang mengajukan perceraian sebanyakdua sampai tiga orang. Hitung saja berapa jumlahnya selama kurang lebih enam bulan saya menjabat wali kota, berapa totalnya," terang dokter Aminuddin.

Fakta lain yang terungkap adalah dominasi pegawai perempuan dalam statistik perceraian ini. Mayoritas dari pengajuan cerai justru berasal dari PNS perempuan, sebuah pola yang menarik perhatian khusus dari pemangku kebijakan.

Merespons kondisi darurat ini, Pemerintah Kota Probolinggo mengambil langkah preventif dengan memberlakukan kebijakan baru. Setiap surat pengajuan cerai dari PNS kini dialihkan terlebih dahulu ke Dinas Sosial dan Kantor Urusan Agama untuk proses bimbingan dan mediasi.

"Ya, untuk sekarang, sebelum saya memberikan persetujuan, saya alihkan dulu ke Dinas Sosial dan kantor urusan agama. Ini agar mereka diberikan bimbingan," jelas Aminuddin mengenai mekanisme baru yang diterapkannya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi rem darurat untuk menekan laju perceraian sekaligus memberikan ruang rekonsiliasi bagi pasangan yang hendak berpisah. Langkah intervensi dini ini menjadi upaya konkret pemerintah kota dalam menjaga keutuhan rumah tangga para aparatur sipil negara. (*)