TIMES PROBOLINGGO, BONTANG – Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang (DPMPTSP Bontang), Muhammad Aspiannur menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan investasi di daerah.

Peringatan Hari Lahir Pancasila, menurut Aspiannur, bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momen reflektif untuk kembali menegaskan komitmen pemerintah terhadap nilai-nilai dasar bangsa. Dalam konteks birokrasi modern, Pancasila diyakininya menjadi penuntun moral dan etika dalam membangun sistem pelayanan yang humanis, profesional, dan inklusif.

"Pancasila bukan hanya dokumen konstitusional atau teks hafalan, tapi harus menjadi roh dalam pelayanan kita sehari-hari. Mulai dari etika petugas front office hingga kebijakan strategis pimpinan instansi. Semua harus berakar dari nilai-nilai Pancasila," ujar Aspiannur. 

Aspiannur menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah dari negara di mata rakyat. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh jajaran DPMPTSP untuk terus meningkatkan kualitas layanan berbasis prinsip-prinsip Pancasila: keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kepercayaan terhadap Tuhan.

"Melayani dengan keadilan berarti tidak diskriminatif. Melayani dengan kemanusiaan berarti penuh empati dan tidak menyulitkan. Melayani dengan semangat persatuan berarti mengedepankan kepentingan bersama, bukan kelompok," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa keberagaman masyarakat Kota Bontang, yang terdiri dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama, harus dilihat sebagai kekuatan dalam membangun sistem pelayanan publik yang inklusif dan adaptif.

Selain pelayanan masyarakat umum, DPMPTSP Kota Bontang juga memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan. Menurut Aspiannur, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menyeleksi dan mengarahkan investasi agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.

"Kita tidak hanya mengejar nominal investasi, tapi juga kualitasnya. Apakah investasi itu berpihak pada lingkungan? Apakah membuka lapangan kerja bagi warga lokal? Apakah menghormati budaya setempat? Ini semua bagian dari penerapan Pancasila," tegasnya.

Ia menyebut bahwa pihaknya terus mendorong digitalisasi layanan perizinan dan transparansi proses agar menciptakan kepercayaan publik serta mengurangi praktik-praktik nonprosedural. Semua ini, kata dia, adalah bentuk nyata dari semangat reformasi birokrasi yang Pancasilais.

Dalam internal DPMPTSP, Aspiannur mengatakan bahwa pihaknya secara rutin melakukan pembinaan nilai-nilai kebangsaan melalui apel pagi, hingga kegiatan kebersamaan lintas pegawai. Budaya gotong royong, keterbukaan, dan rasa tanggung jawab bersama menjadi aspek penting yang terus ditanamkan.

"Kami ingin setiap pegawai menyadari bahwa pekerjaan mereka bukan sekadar tugas administratif, tapi bagian dari ibadah kepada negara dan masyarakat. Pelayanan publik yang baik adalah cerminan dari pengamalan Pancasila yang sesungguhnya," ujarnya.

Mengakhiri pernyataannya, Aspiannur berharap peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 menjadi pengingat dan penyemangat bagi seluruh aparatur sipil negara, khususnya di lingkungan DPMPTSP Kota Bontang, untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan semangat nasionalisme yang tinggi.

"Kita menuju Indonesia Emas 2045. Tapi kita tidak bisa sampai ke sana tanpa karakter, tanpa semangat gotong royong, dan tanpa pelayanan publik yang Pancasilais. Mari jadikan Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga dasar kerja kita sehari-hari,"  tutup Aspiannur. (d)