TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Pemkab Probolinggo, Jawa Timur, memperbaiki total 75 ruas jalan sepanjang tahun 2025. Pencapaian masif ini didorong oleh strategi "kerja kolektif kolegial," memaksimalkan perbaikan infrastruktur jalan melalui kolaborasi APBD dengan kontraktor tol, pihak swasta (CSR), dan pemerintah desa.

Capaian ini menjadi catatan menarik mengingat perbaikan infrastruktur jalan tersebut terus digenjot di tengah kondisi keterbatasan fiskal daerah. Kunci suksesnya terletak pada strategi "kerja kolektif kolegial" lintas instansi yang diterapkan di bawah kepemimpinan Bupati Gus dr. Mohammad Haris, dan Wakil Bupati Ra Fahmi AHZ.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra menjelaskan, perbaikan jalan tahun ini tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata, melainkan juga memaksimalkan sumber daya non-APBD.

"Perbaikan dilakukan secara menyeluruh, baik menggunakan APBD maupun Non-APBD. Strateginya adalah kolaborasi," ujar Hengki.

Berdasarkan data Dinas PUPR, berikut adalah rincian penanganan jalan yang telah dilakukan sepanjang 2025:

• 42 Ruas Jalan: Diselesaikan melalui pengerjaan pemeliharaan rutin menggunakan APBD.

• 17 Ruas Jalan: Dilakukan pekerjaan konstruksi (peningkatan) menggunakan anggaran APBD.

• 16 Ruas Jalan: Diperbaiki oleh pihak kontraktor tol (sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak lalu lintas alat berat).

• Akses Wisata: Sejumlah ruas jalan menuju area wisata dikerjakan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Hengki menambahkan, pemanfaatan kerja kolektif kolegial ini melibatkan berbagai elemen. Mulai dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, pihak kontraktor swasta, hingga dana CSR perusahaan. 

"Sinergi ini memungkinkan perbaikan infrastruktur tetap berjalan masif meski anggaran daerah terbatas," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris menyampaikan, pengerjaan jalan tidak bisa semua dibebankan pada APBD. Mengingat anggaran yang terbatas dan ruas jalan rusak masih cukup besar. Sehingga butuh strategi dan kerjasama lintas instansi untuk menyelesaikan beban infrastruktur tersebut.

"Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhentinya pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan akses jalan yang layak," ungkapnya.

Gus Haris menekankan bahwa model kerja gotong royong antara pemerintah, swasta, dan desa adalah solusi efektif untuk mempercepat pembangunan daerah. Dengan mulusnya puluhan ruas jalan ini, diharapkan mobilitas warga semakin lancar dan berdampak positif pada perputaran ekonomi lokal.

"Tahun depan perbaikan infrastruktur jalan akan kembali dilakukan pada ruas-ruas jalan rusak di sejumlah ruas jalan lainnya," jelasnya. (*)