TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Pemerintah Kota atau Pemkot Probolinggo mulai menata ulang arah keuangan daerah untuk RAPBD 2026. Tahun depan, anggaran harus disusun dengan lebih ketat setelah muncul potensi defisit Rp49,27 miliar akibat turunnya dana transfer pusat.

Dalam Rapat Paripurna bersama DPRD, Selasa (18/11/2025), Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin membeberkan adanya penurunan pendapatan dari transfer pusat hingga Rp77,44 miliar. Kondisi itu, kata dia, menuntut Pemkot bergerak lebih gesit menyesuaikan rencana keuangan.

“Dengan realitas penurunan ini, kami harus menyesuaikan diri. Defisit dalam RAPBD 2026 adalah konsekuensi yang harus dikelola dengan langkah efisien dan strategis,” kata Dikter Aminuddin.

Meski dihantui defisit, angka total RAPBD 2026 justru naik sekitar Rp20 miliar, dari Rp967,79 miliar menjadi Rp987,44 miliar. Namun, di balik kenaikan itu, masalah lama kembali mencuat yakni kemampuan menyerap anggaran.

Wali Kota Probolinggo saat menyampaikan laporannya. (Foto: Sri Hartini/TIMES Indonesia)

Usai paripurna, Dokter Aminuddin mengungkapkan kekhawatirannya. Ia memprediksi sekitar 20 persen anggaran tidak bisa direalisasikan tahun depan.

“Dari rencana 2026, ada sekitar 20 persen yang tidak bisa direalisasikan. Dana tersebut baru akan dilihat kembali peluang penyerapannya di tahun 2027,” ujarnya.

Pernyataan itu menunjukkan tantangan lapangan yang masih membayangi, di mana perencanaan program kerap tidak sejalan dengan kemampuan teknis pelaksanaan.

Meski begitu, Dokter Aminuddin menegaskan komitmennya memenuhi target RPJMD. Pemkot akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menutup celah antara rencana dan realisasi anggaran.

“Selama menjabat, rencana RPJMD mestinya dipenuhi 100%. Ini akan terus didiskusikan dengan pemerintah pusat,” ujarnya. (*)