TIMES PROBOLINGGO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sebesar Rp550 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Madiun. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka dugaan korupsi dengan modus pemerasan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan fee proyek.

Penetapan tersangka disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2026) malam.

Selain Maidi, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Rochim Ruhdiyanto (RR), pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan wali kota, serta Thariq Megah (TM), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun.

Asep merinci, uang Rp550 juta yang diamankan terdiri atas Rp350 juta yang disita dari RR dan diduga berasal dari praktik pemerasan dengan kedok dana CSR, serta Rp200 juta dari TM yang diduga merupakan fee proyek pekerjaan fisik. Penerimaan uang tersebut diduga dilakukan atas arahan dan permintaan langsung dari Wali Kota Madiun.

Selain temuan dalam OTT, KPK juga mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi lain oleh Maidi selama menjabat sebagai wali kota. Di antaranya berupa fee proyek pemeliharaan jalan Paket II senilai Rp5,1 miliar serta permintaan uang terkait penerbitan perizinan usaha, mulai dari hotel, minimarket, hingga waralaba.

“KPK menemukan dugaan penerimaan gratifikasi lain oleh tersangka MD pada periode 2019–2022 dengan total mencapai Rp1,1 miliar,” kata Asep.

Atas perbuatannya, Maidi bersama dua tersangka lainnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari pertama, terhitung sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026. (*)