TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Setiap musim politik tiba, ruang publik mendadak riuh oleh perdebatan. Layar televisi dipenuhi diskusi, media sosial sesak oleh opini, dan warung kopi berubah menjadi forum dadakan. Namun, jika disimak lebih dalam, banyak perdebatan itu bukan tentang masa depan bersama, melainkan tentang siapa yang berhak duduk di kursi paling empuk. Demokrasi dipanggil namanya, tetapi sering hanya dijadikan hiasan di spanduk, bukan jiwa dalam percakapan.

Perdebatan kekuasaan di negeri ini kerap menyerupai pertandingan gulat di ruang gelap: penuh dorongan, sikutan, dan teknik menjatuhkan lawan, tetapi minim cahaya bagi penonton. Yang dipertaruhkan bukan gagasan, melainkan pengaruh. Bukan kepentingan publik, melainkan jaringan kepentingan. Rakyat, dalam banyak kasus, hanya menjadi latar suara tepuk tangan yang diatur waktunya.

Demokrasi, dalam pengertian paling sederhana, adalah soal partisipasi dan rasionalitas. Warga diajak menimbang, bukan sekadar memilih. Namun, perdebatan politik kita lebih sering dibangun di atas emosi: takut, marah, bangga, atau dendam lama yang dihangatkan kembali. Data dipelintir seperti plastisin, konteks dipotong seperti kertas brosur, dan logika dilipat agar muat di kantong slogan.

Kekuasaan lalu tampil seperti hadiah yang harus direbut, bukan amanah yang harus dipikul. Di sinilah perdebatan kehilangan watak demokrasinya. Ia tidak lagi membuka ruang bagi perbedaan, tetapi mengeras menjadi medan perang identitas. Siapa lawan dianggap musuh, siapa berbeda dicurigai pengkhianat. Politik berubah menjadi drama moral hitam-putih, padahal kehidupan publik selalu berwarna abu-abu.

Ironisnya, semua ini terjadi di tengah ritual demokrasi yang tampak rapi: pemilu lima tahunan, debat kandidat, survei elektabilitas, dan konferensi pers berderet-deret. Secara prosedural, kita berjalan. Secara substansial, kita sering terseret di tempat. Demokrasi hidup di kertas, tetapi pincang di percakapan.

Perdebatan yang sehat seharusnya memperjelas pilihan, bukan mengaburkannya. Ia seharusnya membantu warga memahami konsekuensi kebijakan, bukan sekadar menghafal jargon. Tetapi yang sering terjadi justru sebaliknya: isu dipermudah sampai kehilangan makna, persoalan struktural disulap menjadi konflik personal, dan kritik dijawab dengan serangan karakter.

Di ruang digital, keadaan makin riuh. Algoritma menyukai pertengkaran, bukan penjelasan. Kalimat pendek yang tajam lebih laku daripada analisis panjang yang tenang. Akibatnya, perdebatan politik menjadi seperti pasar malam: bising, penuh lampu, tetapi sulit menemukan arah. Yang paling lantang sering dianggap paling benar.

Dalam situasi seperti ini, kekuasaan menemukan panggungnya. Ia menari di atas keramaian, memanfaatkan kebingungan, dan tumbuh dari polarisasi. Semakin masyarakat terbelah, semakin mudah kekuasaan memantapkan posisinya. Perdebatan yang seharusnya menjadi alat kontrol publik justru berubah menjadi bahan bakar legitimasi.

Kita jarang mendiskusikan bagaimana keputusan akan diambil setelah kekuasaan diraih. Lebih sering kita terjebak pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Padahal, demokrasi bukan lomba lari seratus meter, melainkan maraton panjang yang menguji konsistensi, bukan sekadar kecepatan.

Ketika perdebatan tidak demokratis, kebijakan pun mudah menjauh dari kebutuhan nyata. Pendidikan dibicarakan tanpa mendengar guru, kesehatan dirumuskan tanpa suara pasien, ekonomi dirancang tanpa pengalaman buruh kecil. Rakyat kembali menjadi objek, bukan subjek.

Perdebatan kekuasaan yang sehat menuntut keberanian untuk mendengar, bukan hanya berbicara. Ia membutuhkan etika berbeda pendapat, bukan sekadar kecerdikan menyerang. Ia memerlukan kesadaran bahwa lawan politik bukan musuh negara, melainkan sesama warga yang melihat jalan berbeda menuju tujuan yang sama: kehidupan yang lebih layak.

Selama kekuasaan diperlakukan sebagai piala, bukan tanggung jawab, selama perdebatan dipahami sebagai ajang mengalahkan, bukan memahami, demokrasi akan terus berjalan pincang. Ia akan hadir sebagai prosedur, tetapi absen sebagai budaya.

Mungkin inilah pekerjaan rumah terbesar kita: mengubah perdebatan dari panggung adu gengsi menjadi ruang adu gagasan. Dari teriakan menjadi penjelasan. Dari saling menjatuhkan menjadi saling menguji argumen. Tanpa itu, demokrasi akan terus dipanggil namanya dalam setiap pidato, tetapi tidak pernah benar-benar diajak duduk di meja pengambilan keputusan.

Dan kita, sebagai warga, akan terus menjadi penonton dari pertunjukan kekuasaan yang katanya demokratis, tetapi jarang memberi ruang bagi suara yang sungguh-sungguh ingin didengar.

***

*) Oleh : Abdur Rahmad, Alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.