PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo membeberkan laporan kinerja selama satu tahun terakhir dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (11/3/2026). Dalam penyampaian Nota Penjelasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Wali Kota dr. Aminuddin tidak hanya memaparkan capaian, tetapi juga secara terbuka mengurai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah, salah satunya angka pengangguran.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung DPRD Kota Probolinggo tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, hingga para lurah dan camat. Sebanyak 30 anggota dewan juga tampak mengikuti jalannya sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dwi Laksmi Syintha Kusumawardhani.

Dalam sambutannya, Syintha menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima dokumen LKPJ dari wali kota dan akan segera menindaklanjutinya. 

"Pembahasan akan dilakukan oleh komisi-komisi serta Panitia Khusus DPRD," ujarnya.

Baca juga

Pahala Tarawih Malam ke-22 Ramadan, Dijanjikan Selamat dari Kegelisahan saat Kiamat

Namun, yang menjadi sorotan dalam agenda tahunan ini adalah pengakuan jujur dari orang nomor satu di lingkungan Pemkot Probolinggo tersebut. 

Dokter Aminuddin menyebut bahwa meski berbagai program telah berjalan, tingkat pengangguran terbuka masih menjadi tantangan yang belum bisa dituntaskan secara maksimal.

“Kami tidak menutup mata. Masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama,” ungkap Aminuddin di hadapan para wakil rakyat.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Probolinggo tidak hanya mengandalkan program pelatihan keterampilan dan perluasan lapangan kerja. 

Baca juga

Akui Masih Ada PR Pengangguran, Wali Kota Probolinggo Siapkan Anggaran Rp1 Miliar untuk Beasiswa Kuliah

Sebuah gebrakan strategis disiapkan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk program beasiswa kuliah. Dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka pengangguran di masa depan.

“Ini adalah investasi jangka panjang. Kami ingin warga Probolinggo punya akses pendidikan tinggi, sehingga peluang kerja lebih terbuka,” tambah Aminuddin.

Di akhir penyampaiannya, ia berharap masukan dari DPRD nantinya tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga konstruktif. Menurutnya, kritik yang membangun justru akan memperkuat kinerja pemerintah kota di tahun 2026 mendatang. (*)