Wali Kota Probolinggo Minta RKPD 2027 Tak Sekadar Proyek Fisik, Tapi Problem Solving
Pemerintah Kota Probolinggo mulai menyusun cetak biru pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027. Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menekankan agar rencana kerja yang disusun tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur semata, melainkan mampu
PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo mulai menyusun cetak biru pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027. Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menekankan agar rencana kerja yang disusun tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur semata, melainkan mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat.
Hal itu disampaikan Aminuddin saat mengikuti pemaparan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Puri Manggala Bhakti, Senin (2/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini menjadi forum untuk menyelaraskan program prioritas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo.
"Nanti masih perlu pendalaman. Kita ingin program-program ke depan itu betul-betul berupa program yang problem solving, sehingga nanti indikator-indikator kerja utama ini makin meningkat," tegasnya.
Aminuddin menjelaskan, seluruh perencanaan pembangunan harus berpijak pada peta dasar berupa IKU. Beberapa indikator yang menjadi sorotan utama antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta Angka Harapan Hidup yang menjadi target utama sektor kesehatan.
Dokter Amin, sapaan akrabnya, mencontohkan bahwa pembangunan fisik seperti puskesmas tetap penting, namun harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia dan peralatan medis. Saat ini, kota masih membutuhkan tambahan enam puskesmas pembantu agar setiap kelurahan memiliki akses layanan kesehatan yang memadai.
Pada hari pertama pemaparan, dua OPD terlebih dahulu mempresentasikan rencana kerjanya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah, memaparkan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelestarian budaya lokal.
Pihaknya juga menyoroti tantangan kekurangan tenaga pendidik dan kebutuhan peningkatan sarana prasarana sekolah yang perlu masuk dalam perencanaan 2027.
"Fokus kami adalah bagaimana kualitas SDM Kota Probolinggo semakin meningkat, baik dari sisi akademik maupun karakter, tanpa meninggalkan akar budaya lokal," ujar Siti Romlah.
Sementara itu, Pj Sekda Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo menambahkan bahwa forum ini juga menjadi bagian dari penyusunan arah kebijakan fiskal.
Pemerintah daerah harus mampu menyinergikan antara aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD, dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam roadmap daerah.
Tahun 2027, pemerintah mengusung tema penguatan infrastruktur perkotaan dan pertumbuhan ekonomi sebagai daya ungkit kesejahteraan.
Namun, Tiyok, sapaan Rey Suwigtyo mengakui adanya tantangan fiskal, terutama dengan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan naik hingga 25 persen.
Di sisi lain, belanja wajib atau mandatory spending di sektor pendidikan dan kesehatan tetap harus diprioritaskan.
"Kita punya target peningkatan PAD yang cukup progresif. Tapi di sisi lain ada mandatory spending seperti pendidikan dan kesehatan yang juga harus dipenuhi. Jadi perlu perencanaan yang cermat agar semuanya tetap selaras," jelasnya.
Dengan pendekatan perencanaan berbasis data dan indikator kinerja, Pemerintah Kota Probolinggo optimistis program yang dirancang mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
