probolinggo – Pelantikan Budiono Wirawan sebagai Sekda definitif Kota Probolinggo, Jumat (30/5/2026) kemarin, mengakhiri kekosongan jabatan yang berlangsung sembilan bulan. Namun, bukan hanya itu yang menarik perhatian.

Karier Budiono Wirawan terbilang senyap. Birokrat kelahiran Nganjuk, 20 Desember 1969, itu jarang menjadi sorotan dan tak dikenal sebagai figur yang gemar bermanuver. Namun, jejaknya nyaris selalu muncul di posisi-posisi strategis dalam pemerintahan Kota Probolinggo.

Lintas Bidang, Lintas Pengalaman

Lulusan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) 1992 itu mengawali karier ASN secara bertahap. Pengalaman yang dimilikinya juga terbilang lengkap.

Karier birokrasinya ditempa dari bawah. Sebagai lulusan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) 1992, Budiono melewati berbagai pos jabatan yang membuat pengalaman pemerintahannya terbilang lengkap.

Pada 2010, Budiono dipercaya memimpin Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan. Setahun kemudian, ia bergeser menjadi Kepala Bidang Aset di BPPKA. Dari urusan pendidikan, ia beralih menangani pengelolaan aset daerah.

Tahun yang sama, Budiono mendapat amanah sebagai Camat Kanigaran. Jabatan itu diembannya hingga 2014.

Setelah itu, kariernya terus menanjak. Mulai Kepala Bagian Organisasi (2014–2016), Kepala Bappeda (2016–2018), Asisten Administrasi Umum (2018–2022), Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (2022–2025), hingga Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra (2025–2026).

Rekam jejak yang dibangunnya dari satu jabatan ke jabatan lain kini membawanya ke kursi Sekretaris Daerah, posisi tertinggi ASN di lingkungan Pemkot Probolinggo.

Lolos Seleksi Berbasis Talenta

Pengangkatan Budiono juga menandai babak baru dalam birokrasi Kota Probolinggo. Untuk pertama kalinya, pemilihan Sekda dilakukan melalui Sistem Manajemen Talenta (SIMATA) yang dipadukan dengan metode Nine Box Grid.

Melalui pemetaan kinerja, kompetensi, dan potensi ASN secara terukur, sistem itu menyaring tiga kandidat terkuat. Mereka adalah Setyorini Sayekti, Agus Effendi, dan Budiono Wirawan.

Ketiganya kemudian mengikuti serangkaian tahapan seleksi, mulai penulisan makalah, presentasi, hingga wawancara.

Menurut Budiono, sesi wawancara menjadi tahapan paling menantang.

“Tim seleksi memberikan pertanyaan yang sulit untuk menguji kompetensi teknis, kemampuan berpikir kritis, serta kesiapan mental calon. Mereka menggali potensi, pemahaman visi misi, dan pemecahan kasus,” jelas Budiono. Saat dihubungi, Sabtu (30/5/2026)

Pada akhirnya, ia meraih nilai terbaik. Salah satu penunjangnya adalah makalah berjudul Peran Strategis Sekretaris Daerah dalam Akselerasi Pembangunan Menuju Kota Probolinggo Tangguh, Berkelanjutan, Sejahtera, Modern, dan Adaptif.

Dosen di Tengah Kesibukan Birokrasi

Di balik aktivitasnya sebagai birokrat, Budiono pernah mengajar di salah satu perguruan tinggi di Kota Probolinggo. Pengalaman sebagai dosen itu diakuinya memberi sudut pandang berbeda dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Dunia akademik mengajarkan saya satu hal, jangan pernah berhenti berpikir kritis. Sebagai birokrat, kita mudah terjebak rutinitas. Sebagai dosen, saya dipaksa terus update dan mempertanyakan kenapa,” tuturnya.

Budiono menamatkan pendidikan sarjana di FISIP Universitas Islam Malang pada 1999. Sepuluh tahun kemudian, ia meraih gelar magister di Universitas Merdeka Malang, 2009.

Amanah Baru, Target Baru

Usai dilantik, Budiono memilih merespons amanah baru itu dengan sikap sederhana.

“Alhamdulillah, setelah melalui uji kompetensi yang cukup berat, jadi saya harus menerimanya sebagai amanah. Bukan hadiah. Tantangan ke depan sangat berat,” ujarnya.

Tak ingin berlama-lama dalam euforia pelantikan, ia langsung menyiapkan agenda kerja.

“Segera akan kami lakukan koordinasi dan pembinaan bersama OPD. Juga menjalin koordinasi dengan organisasi samping seperti DPRD,” katanya.

Dalam waktu dekat, Budiono akan fokus mendorong lima indikator utama daerah. Di antaranya penurunan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan stunting, serta menjaga inflasi tetap terkendali.

Menurutnya, Kota Probolinggo tengah memasuki fase penting pembangunan. Karena itu, birokrasi harus bergerak lebih disiplin, inovatif, aspiratif, dan adaptif. (*)