TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo memberikan beasiswa kuliah kepada 500 lulusan SMA/SMK/MA mulai tahun depan memantik perdebatan dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD, Rabu (25/11/2026).

Program yang digadang-gadang untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) itu membutuhkan dana sekitar Rp3 miliar per semester.

Kepala Disdikbud Kota Probolinggo, Siti Romlah menjelaskan, agar anggaran tetap realistis, pemerintah hanya akan menggandeng perguruan tinggi yang ada di dalam kota, salah satunya Universitas Terbuka (UT).

“Kami memilih UT karena kita tidak menyediakan biaya hidup bagi penerima beasiswa,” jelas Romlah.

Penerima diusulkan berasal dari keluarga desil satu hingga lima berdasarkan verifikasi data kemiskinan.

Namun sejumlah anggota Banggar mempertanyakan kesiapan fiskal. Sibro Malisi mengingatkan pemberian beasiswa kuliah bukan kewenangan wajib pemerintah daerah.

“Kalau mau ya tidak haram, kami tidak keberatan. Tapi mampukah anggaran Kota Probolinggo menutup kuliah gratis yang tiap tahun jumlahnya bertambah?” ujarnya.

Ia memperkirakan beban anggaran akan naik kumulatif yakni tahun pertama 500 mahasiswa, tahun kedua 1.000 mahasiswa, dan tahun keempat bisa mencapai 2.000 mahasiswa.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib juga memberi catatan. Ia menilai opsi kampus bagi penerima seharusnya tidak hanya UT.

“Iya kalau semua mau di UT. Tolok ukurnya kampus-kampus yang ada di Kota Probolinggo. Dan komponen pembiayaannya apa? Hanya uang semester atau termasuk biaya hidup?” tanyanya.

Politisi PKB ini juga mempertanyakan apakah rencana ini sudah masuk dalam rancangan APBD. Ia mengingat rencana itu tidak tercantum dalam KUA-PPAS APBD 2025.

Romlah membenarkan, program beasiswa tersebut belum masuk dalam R-APBD 2026 karena masih menjadi wacana.

“Terkait anggaran, pergeseran akan dilakukan dengan anggaran pelatihan Artificial Intelligence (AI) yang sudah pernah dilakukan,” pungkas Romlah.

Program yang didorong lewat realokasi anggaran internal itu memunculkan catatan lanjutan soal dampaknya terhadap program pendidikan lain. 

Pembahasan di Banggar menegaskan perlunya perencanaan lebih matang, tidak hanya pada sisi pemerataan akses pendidikan, tetapi juga kemampuan fiskal daerah menjaga keberlanjutan program. (*)