TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Kenaikan harga LPG 3 kilogram yang mulai berlaku pada 15 Januari 2025 ternyata berdampak pada pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Kota Probolinggo. Salah satunya, Wulandari, pedagang bakso, yang mengeluhkan penurunan omzet setelah harga gas melon naik Rp2.000 per tabung.

“Mulai tanggal 15 itu harga naik Rp2.000 per tabung, dari Rp18 ribu ke Rp20 ribu. Tapi pembeli malah makin sepi. Sudah tiga hari ini enggak ada yang beli,” ujarnya.

Sebagai ibu rumah tangga yang mengandalkan penghasilan dari usaha jualan bakso, Wulandari berharap ada bantuan pemerintah. Bantuan sebelumnya yang ia terima pada akhir 2024 sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Biasanya kalau ramai bisa dapat Rp200 ribu sampai Rp300 ribu sehari. Sekarang, mau dapat Rp50 ribu aja sulit. Bahkan, ada dua hari saya pulang tanpa membawa uang sama sekali,” keluh Wulandari, warga Jalan Kapten Pattimura, Mangunharjo.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Perindustrian dan Perdagangan (DKUP) Kota Probolinggo, Fitriawati, menjelaskan jika kenaikan harga LPG 3 kg merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

“Ini adalah kebijakan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah daerah. Kami hanya bertugas menyosialisasikan perubahan harga ini kepada masyarakat, termasuk pelaku UMKM,” katanya.

Menurut Fitriawati, Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg kini naik dari Rp16 ribu menjadi Rp18 ribu di tingkat agen. Untuk menghindari harga yang lebih tinggi di pengecer, ia menyarankan masyarakat membeli langsung di agen resmi dengan membawa KTP sebagai bukti domisili.

“Di toko eceran, harganya bisa lebih mahal karena dibatasi hanya 10%. Maka dari itu, kami menganjurkan warga membeli langsung ke agen,” tambahnya.

Terkait distribusi LPG, Fitriawati menyebutkan kuota tahun 2025 masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Pada tahun 2024, kuota LPG untuk Kota Probolinggo mencapai 11.024 ribu tabung.

Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen untuk memantau langsung distribusi LPG di agen dan distributor agar tidak terjadi penyimpangan.

“Pemantauan ini penting agar penyaluran tepat sasaran dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan LPG,” pungkas Fitriawati.

Sementara itu, para pedagang kecil seperti Wulandari terus berharap ada solusi jangka panjang untuk meringankan beban usaha mereka di tengah tekanan harga yang semakin berat. (*)