TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Ribuan warga Desa Tulupari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sudah puluhan tahun hidup dalam krisis air bersih. Tak ada jaringan PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum yang menjangkau desa ini. Warga dari lima dusun; Krajan, Karang Tengah, Dulungan, Klompangan, dan Jawaan, harus menempuh jarak tiga kilometer menuju sungai melewati hutan jati, hanya untuk mendapatkan air.

Untuk kebutuhan mandi dan mencuci baju, sebagian besar warga masih mengandalkan air sungai tersebut. Mereka bergantian, mengantre sejak pagi, bahkan harus saling membantu karena jumlah cucian yang menumpuk. Tapi untuk memasak dan minum, mayoritas warga memilih membeli air bersih dari penjual keliling.

“Untuk mandi, kami ke sungai. Terkadang kalau lagi terburu-buru ya kami pakai air bersih yang kami beli, mungkin cukup empat gayung saja. Kami harus benar-benar ngirit,” ujar Awaruddin (57), salah satu warga Dusun Krajan.

Harga air pun bukan hal yang ringan. Satu jerigen berisi 25 liter dibanderol Rp500. Rata-rata satu rumah menghabiskan Rp20 ribu per hari. Dalam tiga hari, bisa mencapai Rp60 ribu hanya untuk air bersih. Beban ini makin berat bagi warga yang sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dengan pendapatan harian sekitar Rp80 ribu, dan itu pun tidak menentu.

“Kalau warga yang penghasilannya cukup mungkin tidak terlalu berat. Tapi bagi yang pas-pasan seperti kami, sebagai buruh tani, bahkan tak berpenghasilan tetap, hanya untuk air saja sudah berat. Lalu bagaimana dengan kebutuhan makan?” ucapnya.

Warga setempat biasa memanfaatkan air sungai yang alirannya bergantung pada bendungan di Sungai Pekalen. Namun, proyek perbaikan bendungan membuat sungai yang biasa mereka gunakan kerap kering. Saat air dibuka dari hulu sekitar pukul 4 sore, baru tiba di desa menjelang malam.

“Untung masih ada hujan. Tapi sekarang musim nikahan, banyak yang nyarang, jadi airnya makin susah. Sudah beberapa hari kering,” kata Abdul Aziz (49), warga Dusun Karang Tengah, sambil tertawa kecil.

Sementara itu, delapan sumur yang ada di desa ini, menurutnya tidak mencukupi untuk seluruh warga. Banyak dusun harus “numpang” mengambil air ke wilayah tetangga, Tegal Watu, termasuk Dusun Krajan, Karang Tengah, Dulungan, dan Jawaan. Bahkan untuk keperluan kamar mandi pun, warga harus bolak-balik mengangkat air pakai jerigen.

“Jadi, sepulang dari ladang, warga masih harus menimba air untuk mengisi bak mandi mereka. Termasuk saya, bahu ini rasanya sudah biasa sakit,” ungkap Kepala Desa Tulupari, Zainul Arifin.

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), yang sempat menjadi harapan, kini sudah mati sejak akhir 2024. Menurut Zainul, warga sempat membayar iuran Rp100 ribu lebih per kepala keluarga per bulan untuk layanan itu.

Pemerintah desa telah mengajukan proposal ke berbagai pihak, mulai dari bupati, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Solusi jangka panjang yang kini diharapkan warga adalah pengeboran sumur artesis. Tapi biayanya tak sedikit.

“Untuk mencukupi warga Desa Tulupari, kami butuh minimal tiga titik pengeboran. Pertitik biayanya sekitar Rp150 juta, kedalaman bisa sampai 100 meter,” jelas Zainul.

Di desa yang dihuni lebih dari 1.000 kepala keluarga ini, krisis air bukan sekadar masalah teknis, tapi sudah menjadi persoalan hidup. Setiap tetes air harus dicari, dibayar, dan dijaga. Bagi mereka, harapan kini hanya satu, solusi nyata jangka panjang.

“Doa kami sekarang, semoga hujan selalu turun. Tapi sampai kapan kami hanya bergantung pada langit?” ujar Taufik (44), salah satu warga Dusun Dulungan. (*)