TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris, kembali menegaskan sikap tegasnya soal mutasi jabatan aparatur sipil negara (ASN). Ia memastikan rotasi pejabat eselon III dan IV yang direncanakan pada minggu-minggu awal Oktober mendatang harus berlangsung bersih, tanpa praktik setoran ataupun permintaan uang.

Penegasan itu disampaikan Gus Haris dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Pemkab Probolinggo, Jumat (26/9/2025) pagi. Acara yang berlangsung khidmat diikuti seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan ASN.

“Mutasi ini tidak boleh ada embel-embel. Tidak boleh ada minta-minta uang, apalagi setoran. Kalau ada yang berani meminta, laporkan. Bisa langsung kepada saya,” tegas Gus Haris di hadapan ASN.

Menurutnya, pesan integritas ini sangat relevan dengan spirit Maulid Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan keteladanan, kejujuran, dan amanah dalam kepemimpinan. Gus Haris menekankan, ASN harus menjadikan mutasi bukan sebagai ajang transaksional, tetapi sebagai momentum untuk menata birokrasi yang lebih sehat.

“Jabatan itu amanah, bukan komoditas. Jangan pernah berpikir untuk membayar agar dapat posisi. Yang saya butuhkan bukan uang, melainkan prestasi kerja nyata. Jadi jangan ada yang minta-minta uang,” tegas Gus Haris.

Hanya Prestasi yang Berbicara

Ia menegaskan, ukuran utama dalam rotasi jabatan nanti adalah kinerja dan dedikasi. ASN yang punya prestasi akan mendapat kepercayaan lebih besar, sementara yang tidak disiplin akan dievaluasi.

“Saya tegaskan lagi, jangan ada yang main uang sepeser pun. Cukup tunjukkan prestasi kalian dalam bekerja untuk melayani masyarakat dan membangun Probolinggo,” tandas Gus Haris lagi.

Pesan keras ini mendapat perhatian serius dari seluruh ASN yang hadir. Sejumlah pejabat OPD mengaku langkah bupati akan semakin memperkuat budaya integritas di tubuh Pemkab Probolinggo.

Tegakkan Integritas

Gus Haris juga mengingatkan jajarannya agar menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai titik balik memperkuat komitmen moral dan etika birokrasi. Ia meminta ASN bekerja sepenuh hati, menjauhi praktik pungutan liar, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

“Jika kita ingin Probolinggo menjadi daerah maju dan sae, maka birokrasi harus bersih. Mari jadikan integritas ini sebagai budaya kerja bersama,” tegasnya.

Langkah tegas ini sekaligus memperkuat capaian Pemkab Probolinggo yang baru saja mendapat apresiasi dari KPK atas keberhasilan 100 persen tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024.

Dengan komitmen antikorupsi yang diperkuat di level birokrasi, Gus Haris optimistis Probolinggo bisa menjadi role model pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di Jawa Timur. (*)