TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) terdampak pembangunan Gelora Merdeka Kraksaan, menolak menerima kunci kontainer bantuan dari Pemkab Probolinggo, Jatim. Mereka keberatan atas skema sewa yang ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP), yakni Rp 400 ribu per bulan di luar biaya listrik dan kebersihan.

Penolakan ini muncul dalam acara Sosialisasi Pembagian Kontainer yang digelar di Pendopo Kecamatan Kraksaan, pada Kamis (5/6/25). Para pedagang mengaku tidak siap dengan beban biaya yang dianggap memberatkan.

“Saya kira kontainer ini diberikan cuma-cuma, bukan disewakan. Untuk membayar Rp 400 ribu per bulan, belum listrik dan uang kebersihan, sedangkan penghasilan kami tidak menentu, yang kami jual hanya kopi dan gorengan, tentunya itu berat bagi kami,” ungkap Sisma, salah satu pemilik usaha angkringan yang hadir dalam acara tersebut.

Mereka mempertanyakan keputusan pemerintah yang memberikan kontainer namun tetap membebankan sewa bulanan, meskipun mengaku telah digusur akibat pembangunan ulang Gelora Merdeka.

Plt Kepala Bidang Usaha Mikro DKUPP Kabupaten Probolinggo, Mehdinsareza Wiriarsa menjelaskan, kontainer tersebut merupakan aset pemerintah dan perlu dikelola secara tertib, termasuk dalam hal retribusi.

“Kita harus sama-sama menjaga agar tidak rusak. Ini barang milik pemerintah. Kami berharap tindakan ini dapat menyejahterakan serta bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Menurut pria yang biasa disapa Reza itu, harga sewa kontainer sebesar Rp 400 ribu per bulan telah melalui proses penilaian (appraisal) oleh Pemkab Probolinggo. "Ini sama seperti di pasar, sewa bedak juga sekitar Rp 200 sampai Rp 300 ribu tergantung ukuran," ujarnya.

Selain itu, ada pembayaran tambahan untuk listrik dan kebersihan yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kabid Tata Lingkungan DLH, Nuring, menegaskan bahwa pihaknya hanya menyediakan listrik untuk penerangan saja.

“Karena anggaran terbatas, kebutuhan listrik lainnya dibebankan kepada PKL. Kami juga mohon kerja sama pedagang dalam memilah sampah,” jelasnya.

Reza menyebut, sebelumnya DKUPP mencatat ada 12 PKL yang terdampak, dan beberapa UMKM yang berjualan di kawasan Gelora Kraksaan.

"Berdasarkan data yang kami terima dulu sewaktu pembuatan kontainer, ada 12 PKL terdampak dan beberapa pelaku UMKM, namun setelah proses pembangunan Gelora Merdeka selesai, PKL dan pelaku UMKM meningkat sebanyak 117. Jadi dengan segala keterbatasan kami, kami mohon keikhlasan dan kerjasamanya."

Kontainer dibagi dalam beberapa zona. Zona A diperuntukkan bagi PKL terdampak, sedangkan Zona C untuk UMKM binaan DKUPP. Selebihnya, disediakan lokasi alternatif bagi PKL yang belum mendapat fasilitas.

Salah satu pedagang, Erna dari Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, kabupaten setempat, mengaku pernah berjualan di depan Samsat Probolinggo pada 2012 dan membayar Rp 250 ribu dengan iuran listrik harian Rp 13 ribu. Ia berharap mendapatkan fasilitas kontainer seperti yang dijanjikan.

Reza mengatakan, selain pembagian kontainer, pemerintah juga akan mengeluarkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) sebagai dasar pembayaran resmi. “Pembayaran akan masuk ke rekening pemerintah. Ini bagian dari penertiban agar kegiatan tetap aman, nyaman, dan tertib,” tegasnya.

Meski mendapat penolakan dari para pedagang, Reza menekankan bahwa pemberlakuan retribusi tidak bersifat memaksa. “Kami hanya menyampaikan informasi bahwa ini bentuk fasilitasi pemerintah dengan segala keterbatasan,” katanya.

Jam operasional PKL tetap berjalan seperti biasa, dari pagi hingga malam. Bahkan pada hari Minggu saat Car Free Day, PKL masih diperbolehkan berjualan di kawasan tersebut.

Namun, hingga acara berakhir, para PKL dan pelaku UMKM memutuskan tidak menerima kunci kontainer. Mereka menilai adanya sewa yang dianggap memberatkan serta ketidakjelasan siapa saja yang berhak mendapatkan kontainer membuat proses distribusi ini tidak transparan dan belum layak diterima. (*)