TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Probolinggo, Jatim, mendukung penuh rencana pembangunan pabrik paving blok oleh pemerintah. Langkah ini merupakan strategi tepat untuk meningkatkan efisiensi anggaran daerah.

“Pemerintah tidak hanya menghemat anggaran, tapi juga membangun kemandirian. Fraksi Gerindra melihat ini sebagai langkah yang efisien, realistis, dan visioner,” ujar Ketua Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo, Muhammad Zubaidi, Selasa (8/7/2025).

Fraksi Gerindra juga mengapresiasi langkah DPUPR yang akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABa) dari PLTU Paiton sebagai bahan baku paving. Bahan tersebut diperoleh dari program CSR, sehingga dapat menekan biaya produksi sekaligus mendukung pengelolaan limbah industri secara bertanggung jawab.

Fly ash adalah abu halus yang dihasilkan dari pembakaran batu bara di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Sedangkan buttom ash merupakan abu sisa pembakaran batu bara yang terkumpul di bagian bawah tungku pembakaran atau boiler. 

“Memanfaatkan limbah industri jadi paving itu solusi cerdas. Kita pakai yang ada, kita olah jadi bermanfaat. Ini yang disebut pembangunan berkelanjutan,” ujar wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo itu.

Ia menepis kekhawatiran bahwa kehadiran pabrik milik pemkab akan mematikan usaha paving skala kecil di wilayah Probolinggo. Menurutnya, segmen pasar pabrik pemkab sangat spesifik dan tidak bersaing langsung dengan industri lokal.

“Pabrik ini hanya untuk kebutuhan proyek-proyek jalan kabupaten. Tidak masuk ke pasar umum. Jadi tidak akan ganggu pengusaha kecil,” ujarnya.

Selain itu, kata Zubaedi, sudah banyak daerah lain yang mengaplikasikan program demikian. Pabrik paving itu nampak nyata dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah.

Sebagai bentuk dukungan politik, Fraksi Gerindra mendorong Pemkab Probolinggo segera merampungkan perencanaan dan memastikan pembangunan berjalan tepat waktu. Proyek ini diharapkan mulai konstruksi pada akhir 2025 dan beroperasi penuh pada 2026.

“Kalau bisa dipercepat, lebih baik. Infrastruktur ini mendesak, dan kita perlu alat produksi sendiri agar tidak terus bergantung pada pihak luar,” kata Zubaidi. (*)