TIMES PROBOLINGGO, PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten Probolinggo berencana membangun pabrik paving. Hal itu disebut sebagai langkah untuk menekan biaya proyek infrastruktur, sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan jalan kabupaten.

Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra menjelaskan, selama ini kebutuhan paving untuk proyek jalan lingkungan dan fasilitas publik masih dipenuhi melalui pembelian dari pihak ketiga. Model ini dinilai kurang efisien dalam jangka panjang.

“Jika dibandingkan, membeli paving dari luar bisa menghabiskan anggaran dua hingga tiga kali lipat dibanding memproduksi sendiri. Dengan pabrik sendiri, kita bisa memangkas biaya secara signifikan tanpa mengorbankan kualitas,” katanya, Selasa (8/7/2025).

Pabrik paving ini akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABa) dari PLTU Paiton sebagai bahan baku utama. Limbah sisa pembakaran batu bara ini didapat melalui skema CSR (Corporate Social Responsibility) dan dinilai cocok untuk bahan campuran paving karena daya ikatnya yang tinggi.

“Selain lebih murah, penggunaan FABa juga berkontribusi pada pengelolaan limbah industri secara produktif. Ini bentuk kolaborasi konkret antara pemkab dan sektor energi,” jelasnya.

Hengki juga menegaskan, keberadaan pabrik ini tidak akan mengganggu usaha paving milik masyarakat atau pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo. Alasannya, segmen pasar yang disasar berbeda.

“Pabrik paving milik pemkab ini hanya digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur jalan kabupaten dan fasilitas publik berskala besar. Sementara paving yang beredar di pasaran masih sangat dibutuhkan untuk pembangunan rumah, jalan lingkungan desa, dan proyek swasta,” ujarnya.

Dengan kata lain, pembangunan pabrik justru akan membuka peluang sinergi yang lebih luas antara pemerintah dan pelaku usaha lokal, termasuk potensi kerja sama suplai material.

Pembangunan pabrik akan dimulai setelah seluruh proses perencanaan dan administrasi rampung di tahun ini. Targetnya, pabrik sudah bisa beroperasi penuh dan memproduksi paving blok pada berikutnya.

“Ini bukan proyek bisnis, tapi upaya memperkuat kemandirian daerah dalam membangun infrastruktur yang merata dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)