TIMES PROBOLINGGO, JAKARTA – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol lolos dari upaya pemakzulan, namun ia akan diskors dari urusan negara oleh partai berkuasa (PPP).

Kubu penguasa konservatif itu Minggu siang tadi mengumumkan, bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak akan lagi terlibat dalam penanganan urusan negara, termasuk kebijakan luar negeri, saat mereka menyusun cara pengunduran diri presiden yang tertib.

Tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana keputusan mereka yang sesuai dengan Konstitusi.

"Perdana Menteri Han Duck-soo dan Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa akan bekerja sama untuk masalah operasional yang terkait dengan pemerintahan nasional," tambah mereka.

Pengumuman itu muncul saat mereka berpidato untuk publik bersama-sama. Suasana pidato itu sama dengan pertemuan kedua yang mereka adakan setelah dekrit darurat militer mendadak yang dikeluarkan Yoon, Selasa malam lalu.

"Presiden Yoon tidak akan terlibat dalam penanganan urusan negara, termasuk kebijakan luar negeri sampai ia mengundurkan diri," kata Han Dong-hoon dalam pidato publik bersama itu 

"Kami berencana untuk meminimalkan kekacauan yang berasal pada situasi politik saat ini, dengan mengupayakan pengunduran diri Presiden Yoon secara tertib," tambahnya.

Mengenai rincian pengunduran diri Yoon yang tertib itu, Han Dong-hoon mengatakan, bahwa hal itu akan "diumumkan segera setelah diskusi didalam partai yang berkuasa.

Ia menyoroti kembali pernyataan Yoon yang disampaikan dalam pidato singkat di televisi yang disiarkan Sabtu pagi kemarin, dimana waktu itu mengatakan akan menyerahkan kepada partainya untuk mengambil langkah-langkah guna menstabilkan situasi politik, termasuk masalah masa jabatannya.

Menurut Han, berdasarkan pernyataan Presiden Yoon itu lebih mudah bila presiden mengundurkan diri lebih cepat.

Perdana Menteri Han Duck-soo mengatakan, bahwa Kabinet berencana untuk mengambil sikap hati-hati dan bekerja sama dengan Partai Kekuatan Rakyat unruk hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan nasional.

"Penyelenggaraan urusan negara tidak boleh terhambat," tegas Perdana Menteri, seraya menekankan bahwa ini penting berkaitan pengesahan anggaran nasional untuk memastikan pemerintahan yang efektif ditengah ketidakpastian politik.

Perdana menteri dan pemimpin partai berkuasa berencana untuk bertemu setidaknya sekali seminggu untuk sementara waktu guna menangani tugas meminimalkan "kerusakan" yang dialami rakyat akibat kekacauan politik saat ini. 

Pertemuan antara Han Dong-hoon dan Han Duck-soo diharapkan bisa menggantikan sesi mingguan antara Yoon Suk-yeol dengan perdana menteri. Kantor perdana menteri mengumumkan sore ini, bahwa rencana pertemuan mingguan berikutnya antara Yoon dan Han Duck-soo, yang awalnya dijadwalkan pada hari Senin, dibatalkan.

Pemberontakan

Partai oposisi utama, Partai Demokrat, pada hari Minggu berpendapat berbeda. Mereka mengecam rencana partai yang berkuasa itu untuk menangani urusan negara sebagai "inkonstitusional" dan mirip dengan pemberontakan.

"Penangguhan tugas kepresidenan Yoon adalah satu-satunya proses yang sesuai dengan Konstitusi. Tindakan lainnya adalah inkonstitusional dan merupakan tindakan pemberontakan lainnya," kata Perwakilan Partai Demokrat, Kim Min-seok, yang merupakan anggota Dewan Tertinggi oposisi utama, dalam jumpa pers.

Yoon Suk-yeol, Sabtu kemarin menghindari usulan yang dipimpin oposisi untuk memakzulkannya di Majelis Nasional.

Sebagian besar anggota parlemen partai yang berkuasa yang jumlahnya 105 dari total 108 orang memboikot pemungutan suara di gedung parlemen, sehingga tidak tercapai kuorum dua pertiga yang dibutuhkan agar usulan tersebut dapat disahkan.

Namun, oposisi utama Korea Selatan mengatakan pihaknya berencana untuk mengulang kembali mengajukan usulan pemakzulan baru terhadap Yoon Suk-yeol hingga satu usulan disahkan. (*)